Antisipasi Ancaman El Nino Godzilla ! Daerah Diminta Segera Identifikasi Lahan Rawan Kekeringan

JAKARTA – Kebutuhan untuk segera memetakan wilayah pertanian rawan kekeringan menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya variabilitas iklim dan ancaman perubahan iklim.

Tanpa peta kerentanan yang akurat, intervensi pemerintah daerah cenderung reaktif—baru bergerak saat gagal panen terjadi, bukan mencegahnya sejak awal.

Pemetaan ini penting sebagai dasar perencanaan berbasis risiko, mulai dari penentuan pola tanam, pembangunan infrastruktur irigasi, hingga distribusi bantuan air dan asuransi pertanian.

Dengan data spasial yang terintegrasi, daerah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat sasaran, sekaligus meminimalkan potensi kerugian ekonomi petani.

Lebih jauh, pemetaan wilayah rawan kekeringan juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga riset dan penyedia teknologi cuaca.

Tanpa langkah ini, ketahanan pangan daerah akan terus berada dalam posisi rentan, terutama saat siklus cuaca ekstrem datang lebih cepat dan sulit diprediksi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta kepala daerah segera memetakan wilayah pertanian rawan kekeringan sebagai langkah strategis menghadapi musim kemarau akibat fenomena El Nino, guna menjaga produksi dan ketahanan pangan nasional.

Instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati di Indonesia agar melakukan pemetaan daerah langganan kekeringan sekaligus menyiapkan sistem peringatan dini atau early warning system secara terintegrasi.

"Dalam rangka antisipasi musim kemarau yang terjadi pada tahun ini, Kementerian Pertanian menginstruksikan kepada seluruh gubernur dan bupati se-Indonesia agar melakukan mapping wilayah langganan kekeringan dan early warning system," kata Mentan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (7/4).

Dia menyampaikan langkah itu penting untuk memastikan respons cepat terhadap potensi kekeringan sehingga dampak terhadap produksi pertanian dapat diminimalkan melalui perencanaan yang matang dan koordinasi lintas sektor di daerah.

Selain meminta kepala daerah melakukan pemetaan, Amran juga mengaku jika pihaknya mengoptimalkan pengelolaan air irigasi melalui rehabilitasi jaringan, pembangunan embung, sumur dangkal, sumur dalam, serta pemanfaatan pompanisasi perpipaan dan irigasi perpompaan.

Upaya tersebut diperkuat dengan strategi percepatan tanam menggunakan varietas tahan kekeringan, pengaturan pola tanam adaptif, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pertanian.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian telah menyiagakan alat dan mesin pertanian berupa pompa air, traktor, hand sprayer, serta transplanter dalam jumlah besar secara bertahap.

Amran menyebutkan selama periode 2024 hingga 2025, pemerintah telah menyediakan sebanyak 171.000 unit alat dan mesin pertanian guna memperkuat kesiapan petani dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan musim kemarau.

Sementara itu, pada 2026 ditargetkan distribusi 37.000 unit infrastruktur air seperti irigasi perpompaan, perpipaan, konservasi, rehabilitasi jaringan tersier, serta tambahan 94.000 unit pompa air untuk mendukung produksi.