Hadapi Ancaman Kekeringan, Pemerintah Genjot Pembangunan Irigasi di Jawa Tengah

Jakarta - Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersinergi melakukan percepatan pembangunan dan optimalisasi sistem irigasi untuk mendukung peningkatan frekuensi tanam dalam mengantisipasi kekeringan termasuk di Jawa Tengah (Jateng).

"Pemerintah terus memperkuat pengelolaan sumber daya air sebagai langkah strategis dalam meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas pertanian nasional," kata Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (4/4).

Dia menyampaikan optimisme terhadap kinerja pertanian tahun 2026. Menurutnya, koordinasi lintas wilayah yang semakin solid, khususnya Jawa, menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan nasional.

“Kami optimistis tahun ini akan lebih baik. Kerja sama yang terbangun saat ini sudah mengarah pada model percontohan terintegrasi, mulai dari penyiapan air hingga benih. Ini harus terus dilanjutkan dan diperluas ke seluruh Indonesia,” ujar Sam.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan air yang tepat dalam budidaya padi. Menurutnya, padi bukan tanaman air yang membutuhkan air berlimpah, melainkan cukup air dengan pengaturan yang optimal agar menghasilkan produktivitas yang lebih baik.

“Jika pengelolaan air dan pola tanam bisa disinkronkan, termasuk percepatan tanam pascapanen, maka siklus produksi akan lebih efisien dan hasilnya optimal,” kata Sam.

Terpisah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan sekaligus Penanggung Jawab (Pj) Swasembada Jawa Tengah Andi Nur Alam Syah menekankan seluruh jajaran tidak boleh kehilangan semangat dalam menghadapi tantangan sektor pertanian ke depan, khususnya memasuki periode krusial April hingga Mei.

“Tidak boleh menurunkan semangat kita dalam mempertahankan swasembada yang berkelanjutan. Bulan April dan Mei ini sesuai arahan Menteri Pertanian harus kita jaga bersama. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar,” ujar Alam.

Ia menegaskan penguatan program prioritas terus dilakukan untuk memastikan kelancaran produksi pertanian. Fokus utama diarahkan pada penyelesaian infrastruktur pertanian yaitu irigasi, ketersediaan pupuk, serta distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan).

Sementara itu, Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementan Asmarhansyah mengingatkan potensi kekeringan masih akan terjadi pada 2026.

Untuk itu, Kementerian Pertanian mendorong percepatan Program Irigasi (Irigasi Perpompaan, Irigasi Perpipaan, Bangunan Konservasi, dan Jaringan Irigasi Tersier) tahun 2026 dan investasi tahun sebelumnya.

“Program ini harus dipercepat agar musim kemarau dapat diantisipasi sejak dini. Optimalisasi sarana yang sudah dibangun juga penting, dengan dukungan aktif dari dinas dan penyuluh di lapangan,” ujarnya.

Kementerian Pertanian juga meminta pemerintah daerah agar memperkuat langkah antisipatif, mulai dari pemetaan wilayah hingga optimalisasi pemanfaatan sumber air yang tersedia.

Dengan penguatan pengelolaan air yang terintegrasi, pemerintah optimistis indeks pertanaman dapat meningkat dan produksi pangan nasional tetap terjaga.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Sudarto menyampaikan bahwa pihaknya sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum di Jawa Tengah, telah menyusun peta overlay berbasis spasial sebagai acuan kebijakan.

“Kami mengintegrasikan data potensi kekeringan dengan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, embung, dan tampungan lainnya. Ini menjadi dasar dalam memprediksi dan menangani kekeringan secara lebih tepat,” kata Sudarto.

Ia menambahkan, integrasi data tersebut dengan sektor pertanian menjadi kunci dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran.