Dirut Bulog: Target Penyerapan 4 Juta Ton Beras 2026 Dipastikan Tercapai

NGAWI – Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan target penyerapan gabah dan beras petani sebanyak empat juta ton yang ditugaskan pemerintah kepada Bulog tahun 2026 dapat tercapai dengan kolaborasi antara Bapanas, pemda, TNI/Polri, hingga masyarakat.

"Hari ini, Kita hadir melakukan panen di Ngawi untuk memastikan bahwa capaian target empat juta ton ke depan, harus benar-benar terwujud sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui peran banyak pihak," ujar Ahmad Rizal Ramdhani saat melakukan panen raya musim tanam pertama tahun 2026 di Desa Baderan, Kecataman Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (04/4).

Bulog mencatat stok cadangan beras yang ada di gudangnya per tanggal 3 April 2026 mencapai 4,4 juta ton.

"Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan membanggakan, dengan stok beras mencapai 4,4 ton, kita yakin bisa mewujudkan swasembada pangan tahun 2026 yang dicanangkan pemerintah," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Rizal juga memastikan bahwa harga gabah yang diterima petani itu harus benar-benar sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP).

"Alhamdulillah, kami langsung bicara dengan para petani, bahwa gabah di Ngawi ini dibeli dengan harga di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Ini penting, karena tujuannya adalah untuk menyejahterakan petani dan meningkatkan nilai tukar petani," katanya.

Ia mengaku optimistis target penyerapan akan tercapai seiring dengan kerja sama yang solid seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, bahkan seluruh petani maupun pelaku usaha penggilingan beras.

"Capaian ini menjadi fondasi strategis dalam menjalankan mandat strategis menjaga cadangan beras pemerintah (CBP), sekaligus menjaga kesinambungan produksi dan pendapatan petani," kata Rizal.

Dalam kegiatan panen di Desa Baderan tersebut, Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani didampingi oleh jajaran Bulog, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, perwakilan Forkopimda, OPD, dan para petani.