Tiga Dapur SPPG di Kaimana Disetop Sementara, BGN Lakukan Evaluasi

MANOKWARI – Penghentian sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa dibilang bukan sekadar jeda teknis, tapi sinyal adanya hal yang perlu dibenahi di balik layar. Entah itu soal kesiapan pasokan bahan pangan, standar operasional, hingga aspek distribusi, semua jadi bagian yang saling terkait.

Kalau dilihat dari fungsinya, dapur SPPG punya peran penting dalam memastikan pemenuhan gizi masyarakat berjalan konsisten. Jadi ketika operasionalnya dihentikan sementara, dampaknya bisa langsung terasa—terutama bagi kelompok yang selama ini bergantung pada layanan tersebut. Artinya, jeda ini perlu diiringi dengan langkah cepat agar layanan bisa kembali berjalan tanpa mengganggu tujuan utamanya.

Di sisi lain, penghentian sementara juga bisa jadi momentum evaluasi. Apakah rantai pasok sudah cukup kuat? Apakah pengelolaan dapur sudah efisien? Atau justru ada kendala koordinasi di lapangan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab supaya ke depan operasionalnya lebih stabil dan minim gangguan.

Secara analitis, langkah ini bisa dilihat sebagai upaya “rem sejenak” untuk memastikan sistem tetap sehat dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya, keberlanjutan layanan jauh lebih penting daripada sekadar berjalan tanpa perbaikan. Tantangannya ada pada kecepatan dan ketepatan pembenahan, agar jeda ini benar-benar menghasilkan sistem yang lebih kuat, bukan sekadar berhenti sementara.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, karena instalasi pengolahan air limbah belum memenuhi standar ketentuan yang berlaku.

Koordinator Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Wilayah Kaimana Akmal Rahman saat dikonfirmasi dari Manokwari, Jumat (3/4), mengatakan ketiga dapur SPPG itu adalah SPPG Kaimana Kota 1, SPPG Kaimana Kota 3, dan SPPG Kaimana 5.

“IPAL (instalasi pengolahan air limbah) belum sesuai standar, sehingga BGN menghentikan sementara sejak 1 April 2026 sebelum liburan sekolah,” kata Akmal.

Ia menjelaskan penghentian sementara operasional tiga dapur SPPG merupakan komitmen BGN dalam memastikan penyelenggaraan Program MBG wajib mengikuti standar kebersihan dan keamanan pangan.

Pengelola dapur SPPG diharapkan dapat memanfaatkan waktu liburan sekolah pada 2-6 April 2026 untuk melakukan perbaikan terhadap fasilitas IPAL, sehingga penyaluran MBG kepada siswa penerima manfaat berjalan seperti sediakala.

“Kami berharap sebelum masuk sekolah, tiga SPPG sudah memenuhi standar IPAL. Kalau operasional dapur dihentikan, maka produksi MBG juga terhenti,” ujarnya.

Selama ini, kata Akmal, ada empat unit dapur SPPG yang melakukan pendistribusian Program MBG kepada peserta didik maupun kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) sebagai penerima manfaat di kawasan perkotaan.

BGN rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program MBG termasuk memperketat penerapan standar operasional prosedur (SOP) pada masing-masing dapur SPPG guna mencegah berbagai hal negatif.

“Oleh karena itu, kami harapkan tiga SPPG yang dihentikan sementara secepatnya memperbaiki IPAL supaya penyaluran MBG tidak mengalami kendala,” katanya.

Sebelumnya, Koordinator BGN Regional Papua Barat Erika Vionita Werinussa mengatakan, jumlah penerima manfaat Program MBG di Kabupaten Kaimana tercatat sebanyak 13.114 orang dengan empat unit SPPG.

BGN juga mewajibkan seluruh penjamah makanan di setiap dapur SPPG mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten.

“Termasuk koki yang memimpin di setiap dapur harus bersertifikat Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP). Sebagian besar dalam proses pengurusan,” ujarnya.