Iran Minta Penghentian Perang Secara Menyeluruh

Istanbul – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa negaranya tidak menginginkan sekadar gencatan senjata, melainkan penghentian perang secara total yang disertai jaminan bebas dari serangan di masa depan serta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Selasa (31/3), Araghchi menjelaskan bahwa komunikasi antara Iran dan Amerika Serikat (AS) saat ini bukanlah negosiasi formal, melainkan hanya pertukaran pesan. Komunikasi tersebut berlangsung baik secara langsung maupun melalui perantara di kawasan Timur Tengah.

Seperti dikutip dari Antara, Araghchi mengungkapkan bahwa dirinya terus menerima pesan dari utusan AS, Steve Witkoff. Namun, Araghchi menegaskan bahwa hal itu tidak boleh diartikan sebagai proses negosiasi resmi. Menurutnya, seluruh komunikasi dilakukan melalui jalur pemerintahan yang sah, termasuk kementerian luar negeri serta koordinasi terbatas antar lembaga keamanan, di bawah pengawasan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Lebih lanjut, Araghchi membantah laporan yang menyebutkan Iran telah merespons sejumlah usulan dari pihak AS. Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada tanggapan yang dikirimkan, serta Iran juga belum mengajukan usulan maupun syarat apa pun. Ia menambahkan bahwa belum ada keputusan terkait dimulainya negosiasi, seraya menekankan bahwa rakyat Iran tidak bisa diancam dalam situasi apa pun.

Dalam pernyataannya, ia juga meminta Presiden AS, Donald Trump, untuk menyampaikan sikap dengan cara yang lebih menghormati Iran. Ia menilai pendekatan komunikasi yang lebih konstruktif sangat diperlukan untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat.

Terkait keamanan jalur pelayaran internasional, Araghchi menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka dan aman bagi kapal-kapal dari negara sahabat. Namun demikian, ia memperingatkan bahwa pembatasan dapat diberlakukan terhadap pihak-pihak yang dianggap melakukan tindakan permusuhan terhadap Iran. Pemerintah Iran, lanjutnya, telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan jalur strategis tersebut tetap terjaga.

Di sisi lain, Duta Besar Iran untuk Inggris, Seyed Ali Mousavi, menyampaikan bahwa Teheran tengah mempertimbangkan kemungkinan menjadikan pangkalan militer Inggris sebagai target sah. Hal ini menyusul dugaan penggunaan fasilitas militer Inggris oleh pesawat pengebom AS dalam serangan ke kawasan Timur Tengah.

Mousavi menyebut bahwa penggunaan Pangkalan Angkatan Udara Fairford oleh pesawat pengebom AS berpotensi mengubah dinamika konflik. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir akan ditentukan oleh otoritas militer Iran berdasarkan perkembangan situasi di lapangan. Menurutnya, semua opsi tetap terbuka sebagai bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional.

Iran memperkirakan korban tewas akibat konflik tersebut telah melampaui 1.300 orang, termasuk korban dari kalangan sipil. Situasi ini juga memicu kekhawatiran internasional terkait potensi meluasnya konflik ke kawasan lain.

Menahan Diri

Di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah negara Eropa bersama Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan gencatan senjata di Lebanon. Mereka juga menegaskan pentingnya menjaga integritas teritorial negara tersebut serta mendesak semua pihak untuk menahan diri.

Pernyataan tersebut turut menyoroti meningkatnya jumlah pengungsi akibat konflik, yang dilaporkan telah mencapai lebih dari satu juta orang. Negara-negara tersebut juga mendesak perlindungan terhadap warga sipil, pekerja kemanusiaan, pasukan penjaga perdamaian, serta infrastruktur penting.

Ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah semakin meningkat sejak awal Maret, ketika kelompok tersebut kembali melancarkan serangan roket ke wilayah Israel. Sebagai balasan, Israel melakukan serangan besar-besaran ke berbagai wilayah di Lebanon, termasuk wilayah selatan, Lembah Beqaa, dan pinggiran Beirut.

Pada pertengahan Maret, militer Israel secara resmi mengumumkan dimulainya operasi darat di Lebanon selatan. Langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam konflik yang berpotensi memperluas ketegangan regional dan meningkatkan risiko krisis kemanusiaan yang lebih besar.