Pemerintah Harus Tetap Waspada Jika Harga Energi Makin Tinggi

JAKARTA - Pemerintah harus tetap waspada jika harga energi khususnya minyak semakin tinggi karena perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran belum berakhir. Perlunya waspada karena Indonesia termasuk net importir Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menanggapi pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan Indonesia masih aman dari kondisi darurat energi di tengah eskalasi konflik antara AS-Israel dengan Iran.

Hingga saat ini, pihaknya belum akan mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun kebijakan subsidi energi.

“APBN kita masih tahan. Saya enggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada, sampai titik yang mungkin nanti harga minyaknya tinggi sekali,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3).

Sebagaimana diketahui, Filipina telah lebih dulu menetapkan status darurat energi nasional pada 24 Maret 2026 akibat krisis pasokan bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Purbaya pun memastikan hingga saat ini kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menyerap tekanan kenaikan harga BBM. Dengan asumsi harga minyak yang relatif terkendali, Purbaya menilai belum diperlukan langkah penyesuaian kebijakan dalam waktu dekat.

Berkaca pada kasus Filipina, konsep darurat energi tidak semata-mata ditentukan oleh lonjakan harga, melainkan lebih pada terganggunya pasokan energi. Untuk konteks Indonesia, ia memastikan pasokan energi masih tersedia.

“Darurat energi itu bukan di APBN. Maksudnya kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, tapi kalau suplainya nggak ada. Sekarang ini masih ada suplai, jadi belum bisa dibilang darurat,” jelasnya.

Kendati demikian, Pemerintah akan terus memantau perkembangan global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah terhadap rantai pasok energi. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan tanpa harus mengambil langkah yang terlalu dini.

“Maksudnya darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, suplainya enggak ada. Ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau bilang darurat enggak. Tapi kita harus siap-siap terus ke depan,” kata Purbaya.

Terkait kebijakan subsidi BBM, Purbaya memastikan belum ada rencana perubahan. Pihaknya memilih menjaga stabilitas kebijakan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.

“Setahu saya enggak ada (perubahan kebijakan). Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini,” jelasnya.

Terkait dengan kewaspadaan, Fabby Tumiwa mengatakan ada dua skema kebijakan yang bisa disiapkan yakni jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek perlunya penghematan termasuk opsi satu hari Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah dalam sepekan. Hal itu merupakan respons yang rasional di tengah tekanan harga dan risiko pasokan energi global.

“Kebijakan ini dapat membantu mengurangi perjalanan komuter, menahan konsumsi BBM di wilayah perkotaan, dan memberi ruang bagi pemerintah untuk menstabilkan pasokan serta ekspektasi publik,”papar Fabby.

Dalam situasi potensi gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz dan risiko gangguan pasokan energi global pasca perang di Iran berakhir, fokus kebijakan tidak cukup hanya pada penghematan sesaat. Indonesia harus memperkuat ketahanan energi jangka pendek sambil menjadikan momentum ini untuk mempercepat transisi energi, mengurangi kebergantungan pada energi fosil, dan membangun sistem energi yang lebih aman, domestik, dan bersih.

Substitusi Impor

Fabby mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi program substitusi impor yang sudah siap berjalan, terutama bahan bakar nabati (BBN) dan langkah efisiensi konsumsi BBM di sektor yang relevan.

Dalam jangka panjang, pemerintah menurut Fabby harus memperbesar cadangan strategis dan kapasitas penyimpanan energi nasional agar Indonesia memiliki bantalan yang memadai saat terjadi guncangan pasokan global.

“Kurangi ketergantungan sistemik pada BBM impor melalui penguatan transportasi publik, percepat adopsi kendaraan listrik, pengembangan bioenergi berkelanjutan, dan standar efisiensi energi yang lebih tegas, salah satunya dengan penerapat fuel economy standard untuk seluruh tipe kendaraan,”papar Fabby.