Hemat BBM, WFH Sebaiknya Rabu atau Jumat? Berikut Alasannya  

JAKARTA – Dulu era Wapres Jusuf Kalla sering libur tengah pekan digeser ke Jumat agar orang berlibur panjang. Dengan begitu, mereka bisa berwisata, sehingga destinasi-destinasi piknik ramai. Uang beredar dan berputar.

Tapi kini ada yang bicara kalau WFA hari Jumat, jadinya libur panjang. Adalah anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan yang mengusulkan agar wacana kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) diterapkan setiap hari Rabu, bukan hari Jumat. Tujuannya untuk menghindari anggapan libur panjang jika WFH diterapkan setiap Jumat.

Ia mengatakan WFH pada hari Jumat akan berpotensi menyimpang dari tujuan karena dikhawatirkan penghematan bahan bakar minyak (BBM) justru tidak dilakukan. Hal itu karena masyarakat ramai-ramai memaknai WFH itu sebagai libur panjang. "Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang," kata Irawan di Jakarta, Rabu.

Menurut ia, WFH diusulkan diterapkan pada hari Rabu karena hari tersebut berada di tengah pekan. Jika WFH diterapkan pada Senin maka momen itu sama saja akan dianggap sebagai libur panjang. Sedangkan jika hari Kamis maka berpotensi masyarakat akan mengambil cuti pada Jumat.

Ahmad pun menilai bahwa kebijakan WFH itu positif untuk pengurangan konsumsi energi. Namun, kebijakan WFH juga perlu paralel dengan penyediaan logistik hingga bahan pokok bagi warga secara bijak.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan apabila WFH diberlakukan sehari, misalnya pada Jumat, maka akan tercipta rangkaian akhir pekan yang lebih panjang, yakni Jumat, Sabtu, Minggu. Hal ini dapat mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus memberikan dorongan kecil bagi sektor pariwisata.

Menurut Purbaya, penerapan WFH sehari dapat memberikan dampak efisiensi energi, khususnya penghematan bahan bakar minyak (BBM). Ia menjelaskan alasan kebijakan ini hanya diberlakukan sehari adalah untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas.

Jateng Masih Mengkaji Penerapan WFH

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih mengkaji rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara di lingkungan kerjanya.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu, menyampaikan bahwa penerapan kebijakan WFH itu tidak bisa disamakan dengan kementerian atau lembaga di tingkat pusat.

"Urusan kita luas, dari bayi lahir sampai masyarakat meninggal, sehingga mekanismenya harus dikaji betul," katanya di sela acara halalbihalal di Kantor Gubernur Jateng. Menurutnya, kebijakan WFH tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk kelonggaran kerja.

"Jangan sampai penerapan WFH ini dimaknai sebagai libur atau tidak bekerja. Itu yang harus kita pahami," kata mantan Kapolda Jateng itu. Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno menambahkan hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat.

"Untuk kebijakan bekerja dari rumah atau WFH, kita masih menunggu petunjuk dari pusat. Sampai saat ini belum ada regulasi yang kita tetapkan karena masih dalam tahap kajian," katanya. Dengan kajian yang matang, kata dia, Pemprov Jateng berharap kebijakan WFH nantinya tetap menjaga kualitas pelayanan publik tanpa mengurangi kinerja ASN.