Banyuwangi Siapkan Skema WFH Massal: Jurus Sakti Bupati Ipuk Hemat BBM di Tengah Krisis

BANYUWANGI - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai merancang skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah mitigasi strategis menghadapi ketidakpastian energi fosil akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa kebijakan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) ini akan difokuskan pada tugas-tugas administratif melalui sistem work from home (WFH).

Meski demikian, Ipuk menjamin sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama yang beroperasi secara luring guna memastikan kualitas layanan kepada masyarakat tidak terganggu di tengah upaya efisiensi energi daerah.

"Kami sudah melakukan perencanaan dan membagi tugas di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), dan fokus utamanya adalah penghematan energi," ujarnya.

Sampai saat ini, lanjut Ipuk, Pemkab Banyuwangi tengah melakukan pemetaan dan pembahasan fungsi kerja ASN guna menentukan sektor mana saja yang dapat menjalankan tugasnya secara daring atau work from home (WFH) maupun luring.

Ia menegaskan bahwa dalam skema penghematan energi dampak konflik dunia itu tidak akan mengorbankan atau mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

"Kalau memang sifatkan pelayanan, seperti kesehatan dan pendidikan serta pelayanan publik tidak bisa diganggu gugat, tetap menjadi prioritas utama dan harus tetap berjalan," ucap Ipuk.

Bupati Ipuk menambahkan sektor-sektor lainnya dan ASN bisa melaksanakan tugas-tugas administratif tanpa harus datang ke kantor akan mendukung penghematan energi di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

"Saat dalam pembahasan mengenai hal tersebut, dan ini menjadi komitmen kami dalam mendukung penghematan energi di Kabupaten Banyuwangi," tuturnya.