MBG Tak Terganggu Efisiensi Anggaran

JAKARTA - Pemerintah menyatakan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi program-program unggulan yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekolah rakyat (SR).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran. “Kita kan justru lebih memilih untuk mengurangi yang tadi, belanja-belanja yang menurut kita kurang produktif,” ujar Prasetyo usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3).

Menurutnya, langkah efisiensi dilakukan melalui penyisiran anggaran pada pos-pos yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Dana dari pos tersebut kemudian direalokasikan untuk memperkuat program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh publik.

Prasetyo menjelaskan, kebijakan ini bertujuan memastikan anggaran negara digunakan secara optimal untuk membantu meringankan beban masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi. “Itulah yang kemudian kita realokasi supaya program-program yang produktif, program-program yang berdampak, program-program yang bisa membantu meringankan beban masyarakat, justru itu yang harus diutamakan,” jelasnya.

Rencana Efisiensi

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Pemerintah saat ini tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah 3 persen.

Namun, Airlangga menjelaskan kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin bahwa pemerintah tak akan melakukan pemangkasan anggaran pada program-program unggulan.

Sementara itu,Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui jaringan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) untuk mengawasi penggunaan anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia.

Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui media usai pertemuan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, menyampaikan komponen pengawasan Program MBG perlu diperkuat untuk mencegah tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang belakangan marak diperbincangkan di media sosial, termasuk salah satunya dugaan mark up atau menaikkan harga bahan baku.

“Kita memang membuka diri untuk masyarakat secara terbuka memantau seluruh proses yang ada di SPPG, dan sekarang kita ingin menambah satu komponen pengawasan, yaitu Kejagung yang ada di daerah. Seperti diketahui bahwa di daerah-daerah ada Kejaksaan Negeri, tetapi Jamintel memiliki intel-intel yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di desa-desa,” katanya.

Dadan menegaskan pengawasan penggunaan anggaran di SPPG seluruh Indonesia itu penting untuk peningkatan tata kelola dan kualitas Program MBG, mengingat setiap bulannya anggaran BGN disalurkan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui virtual account ke SPPG di seluruh Indonesia, yang hari ini sudah mencapai 25.570 unit.

“Setiap SPPG rata-rata di Jawa dan Sumatera itu menerima uang per bulan 1 miliar rupiah, kecuali untuk daerah-daerah dengan kemahalan tinggi seperti Papua, daerah-daerah timur ya bisa di atas itu. Nah, karena uang itu banyak mengalir di bawah, BGN sudah memiliki komponen pengawasan, yaitu Deputi Pemantauan dan Pengawasan, dan kita juga sudah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit seluruh pengeluaran yang ada,” papar Dadan.

Melalui pengetatan sistem pengawasan tersebut, Dadan sekaligus mengingatkan kepada seluruh mitra agar menggunakan uang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis) yang ada. “Jadi mohon digunakan dengan optimal dan se-transparan mungkin untuk penggunaan Program MBG,” tegasnya. Ant/S-2