Pemerintah Kabupaten Jembrana Bayar Separuh THR dari Tambahan Penghasilan untuk JKN

DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Jembrana membayar separuh Tunjangan Hari Raya (THR) pegawainya yang berasal dari Tambahan Penghasilan Pegawai agar bisa membayar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Untuk THR yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan melekat lainnya kami sudah bayar penuh. Yang dibayar separuh hanya dari komponen TPP, karena ada kepentingan yang lebih besar yaitu membayar JKN untuk masyarakat," kata Sekda Jembrana, I Made Budiasa, di Negara, Kabupaten Jembrana, Senin(16/3).

Dia mengatakan kebijakan anggaran untuk THR itu merupakan cara mengelola keuangan daerah dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat banyak.

Menurut dia, strategi ketat dan cermat dalam mengelola keuangan harus dilakukan, mengingat Jembrana masih tergantung pada transfer dana dari pusat.

"Setiap dinamika kebijakan belanja di tingkat nasional pasti akan berpengaruh pada kami. Karena itu perlu pengelolaan anggaran yang cermat," katanya didampingi Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gusdiendi.

Terkait THR pegawai, pihaknya menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 2026 yang mengatur pemberian THR kepada ASN sesuai kemampuan keuangan daerah.

Selain peraturan tersebut, pihaknya juga melalukan koordinasi dan perbandingan dengan kabupaten tetangga seperti Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Buleleng yang menerapkan kebijakan serupa untuk THR yang berasal dari komponen TPP.

Dari pengelolaan keuangan yang dilakukan, dia mengatakan Pemkab Jembrana bisa menutup kekurangan dana untuk pembayaran JKN sebesar Rp16 miliar.

Menurut dia, pembayaran JKN bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ini penting, agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa terjamin tahun ini.

Pengelolaan anggaran yang menitikberatkan pada efisiensi dengan tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat akan tetap dilakukan ke depan.Karena, kata dia, Pemkab Jembrana masih memiliki beban fiskal dari masa lalu seperti utang RSUD Negara sebesar Rp33 miliar dan adanya proyeksi baru pembayaran guru paruh waktu Rp5 miliar yang dibebankan ke APBD.