Malaysia Menjadi Negara Pertama yang Membatalkan Perjanjian Perdagangan dengan AS

KUALA LUMPUR - Malaysia telah menyatakan kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat tidak sah setelah Mahkamah Agung negara itu pada bulan Februari memutuskan bahwa tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional atau International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ilegal.

Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, mengatakan kepada wartawan bahwa Perjanjian Perdagangan Timbal Balik AS-Malaysia atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) telah dinyatakan tidak berlaku. “Perjanjian itu tidak ditangguhkan. Perjanjian itu sudah tidak ada lagi, tetapi batal demi hukum,” kata Johari, seperti dilaporkan New Straits Times pada hari Minggu (15/3).

Johari mengatakan kepada wartawan bahwa jika tarif dibenarkan berdasarkan surplus perdagangan, pihak berwenang harus secara jelas menyebutkan industri yang terlibat dan tidak memberlakukan tarif secara menyeluruh.

Terkait peninjauan baru yang diluncurkan oleh AS berdasarkan Pasal 301 pekan lalu, Menteri Perdagangan mengatakan sektor ekspor utama Malaysia yang dapat terpengaruh meliputi peralatan listrik dan elektronik, minyak dan gas, komoditas perkebunan seperti minyak sawit, sarung tangan, dan produk berbasis karet lainnya. Johari menekankan bahwa Malaysia harus memastikan eksportirnya mematuhi standar ketenagakerjaan dan lingkungan untuk menghindari potensi gangguan.

Partai oposisi Malaysia, Perikatan Nasional, menyerukan diadakannya sidang khusus untuk membahas perjanjian perdagangan yang dibatalkan tersebut, dengan sekretaris jenderal Takiyuddin Hassan memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat memengaruhi sektor ekspor dan rantai pasokan Malaysia, seperti yang dilaporkan Free Malaysia Today pada hari Senin.

Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait hal ini.

Ketidakpastian Perdagangan

Perjanjian Perdagangan Timbal Balik, yang ditandatangani antara Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di sela-sela KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, pada 26 Oktober, menawarkan akses yang lebih baik bagi eksportir Malaysia dan membuat produk AS lebih terjangkau bagi bisnis dan konsumen. Perjanjian perdagangan timbal balik ini mencakup sekitar 12 persen ekspor Malaysia ke AS, dengan AS mempertahankan tarif timbal balik sebesar 19 persen untuk impor Malaysia, kecuali untuk produk-produk tertentu yang telah diidentifikasi.

Sementara itu, pekan lalu, pemerintahan Trump meluncurkan investigasi perdagangan besar-besaran yang menargetkan 16 mitra, termasuk Malaysia. Investigasi tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 301(b) Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, yang memungkinkan AS untuk mengenakan tarif pada barang impor dari negara-negara yang terbukti melakukan praktik perdagangan tidak adil.

Yang perlu diperhatikan, Trump mengancam akan membalas dengan tarif yang "jauh lebih tinggi" terhadap negara mana pun yang mencoba menggunakan putusan Mahkamah Agung AS baru-baru ini untuk membubarkan perjanjian perdagangan yang ada. SB/benzinga