Kemendagri Instruksikan Pemda Sidak Pasar Jika Harga Bahan Pokok Melonjak Jelang Lebaran

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang Idulfitri 2026. Pemerintah optimistis tingkat inflasi pada momentum Lebaran tahun ini dapat lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan pemantauan harga bahan pokok tetap dilakukan secara intensif meskipun pemerintah memasuki masa libur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali hingga menjelang hari raya.

"Kita akan memasuki masa libur hingga besok, namun pemantauan harga tetap dilakukan. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa meskipun sudah memasuki hari-hari terakhir, harga kebutuhan pokok tetap terjaga dengan baik," ujar Tomsi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/3/2026). Rapat tersebut juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program pembangunan perumahan serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.

Dalam forum tersebut, Tomsi juga menyoroti dinamika harga sejumlah komoditas di berbagai daerah. Ia meminta pemerintah daerah melakukan pemantauan harga secara lebih detail dengan membandingkan kondisi harga di wilayah sekitar.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendeteksi adanya anomali harga di suatu daerah. Jika terdapat wilayah yang mengalami lonjakan harga signifikan sementara daerah lain relatif stabil, pemerintah daerah diminta segera melakukan pengecekan langsung di pasar.

"Jika daerah tetangga tidak mengalami kenaikan atau hanya sedikit naik, tetapi di satu wilayah harganya melonjak tinggi, maka Pemda harus segera turun langsung ke pasar untuk melakukan pengecekan," tegasnya.

Selain pemantauan harga di tingkat pasar, Kemendagri juga menyoroti pentingnya pengelolaan distribusi logistik pangan. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

Tomsi meminta seluruh pemangku kepentingan menyampaikan laporan terkait kendala distribusi pangan secara rinci. Laporan tersebut diharapkan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menjelaskan lokasi dan penyebab permasalahan secara spesifik.

"Jika ada kendala, mohon dijelaskan secara detail. Misalnya terkait kontainer di pelabuhan tertentu, sebutkan pelabuhannya agar dapat segera kami tindak lanjuti bersama Dirjen Perhubungan Laut untuk mendapatkan prioritas penanganan," jelasnya.

Rapat koordinasi tersebut juga melibatkan berbagai instansi pemerintah baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Kolaborasi lintas lembaga diharapkan mampu memperkuat pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di berbagai daerah.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran. Selain itu, Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah juga mengikuti rapat secara langsung.

Sementara itu, sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga lainnya mengikuti rapat koordinasi secara virtual. Keterlibatan berbagai instansi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat menjelang Idulfitri.