Penilaian Fitch Dianggap Parsial, Bank Swasta Tak Tersentuh

JAKARTA – Penurunan outlook oleh Fitch Ratings yang hanya menyasar bank-bank BUMN belum sepenuhnya mencerminkan risiko sistemik di sektor keuangan. Pasalnya, risiko fiskal dan dinamika makroekonomi suatu negara pada dasarnya memengaruhi seluruh industri perbankan, baik bank milik negara maupun swasta.

Keduanya beroperasi dalam kerangka regulasi, kondisi likuiditas, serta lingkungan ekonomi yang sama, sehingga tekanan terhadap stabilitas fiskal berpotensi menjalar ke keseluruhan sistem perbankan. Karena itu, penilaian risiko yang lebih komprehensif dinilai penting agar gambaran terhadap ketahanan sektor keuangan tidak terkesan parsial.

Pengamat ekonomi dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ermatry Hariani menilai penurunan outlook oleh Fitch terhadap empat bank berpelat merah kurang mencerminkan risiko sistemik yang sebenarnya. Risiko fiskal dan makroekonomi suatu negara pada dasarnya memengaruhi seluruh sektor perbankan karena baik bank BUMN maupun bank swasta beroperasi dalam lingkungan ekonomi dan regulasi yang sama.

"Tidak fair (adil) kalau outlook bank-bank swasta tidak ikut turun. Penurunan outlook bank-bank BUMN oleh Fitch Rating menunjukkan meningkatnya risiko fiskal negara, yang bisa berdampak pada seluruh sektor perbankan, termasuk (bank) swasta,” jelas Ermatry kepada Koran Jakarta, Rabu (11/3).

Ermatry menambahkan alasan Fitch yang menyebut melemahnya kemampuan pemerintah dalam memberikan dukungan seharusnya juga menjadi pertimbangan terhadap bank swasta, karena potensi dampaknya tidak terbatas pada bank milik negara saja, melainkan dapat menjalar ke keseluruhan sistem keuangan nasional. Dengan demikian, penilaian outlook yang hanya ditujukan kepada bank BUMN dinilai kurang proporsional dalam menggambarkan risiko sektor perbankan secara menyeluruh.

Belum lama ini, perusahaan pemeringkat global, Fitch Ratings memangkas outlook peringkat utang jangka panjang empat bank BUMN menjadi negatif dari sebelumnya stabil, seiring langkah serupa yang sebelumnya dilakukan terhadap outlook peringkat utang pemerintah Indonesia. Keempat bank tersebut yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indo Eximbank.

Meski peringkat Indonesia tetap di level BBB, Fitch menilai kemampuan pemerintah dalam memberikan dukungan kepada bank-bank pelat merah berpotensi melemah. Padahal, bank-bank tersebut memiliki peran sistemik penting dalam industri perbankan nasional dengan pangsa simpanan yang besar, sekitar 10–21 persen dari total deposito per akhir 2025.

“Karena itu, perubahan outlook dinilai mencerminkan meningkatnya risiko yang berkaitan dengan kapasitas dukungan pemerintah terhadap sektor perbankan,” demikian tulis Fitch dalam laporannya.

Pengalaman di AS

Pengamat kebijakan publik dari Fitra, Badiul Hadi menilai penurunan outlook bank-bank Himbara oleh Fitch memunculkan pertanyaan terkait konsistensi metodologi penilaian. Menurutnya, dalam praktik internasional, ketika risiko sistemik atau tekanan makroekonomi meningkat, penyesuaian outlook biasanya juga menyasar bank swasta yang berada dalam ekosistem keuangan sama, bukan hanya bank milik negara.

"Kita bisa berkaca pada pengalaman di AS (Amerika Serikat), ketika perusahaan pemeringkat juga menurunkan outlook sejumlah bank swasta setelah terjadi tekanan di sektor perbankan," jelas Badiul.

Dia menekankan pentingnya transparansi dalam dasar analisis perusahaan pemeringkat agar tidak menimbulkan kesan penilaian yang selektif. Pasalnya, bank-bank Himbara seperti Mandiri, BRI, dan BNI memiliki peran strategis, tak hanya sebagai entitas komersial tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi, termasuk penyaluran kredit UMKM dan pembiayaan proyek strategis nasional.

Senada, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi menilai keputusan Fitch Ratings yang menurunkan outlook sejumlah bank BUMN memunculkan pertanyaan terkait konsistensi penilaian. “Jika penurunan tersebut didasarkan pada perubahan outlook Indonesia, maka dampaknya seharusnya berlaku pada seluruh sektor perbankan, tidak hanya bank milik negara,” ujarnya kepada Koran Jakarta, Rabu (11/3).

Dia menilai langkah yang hanya menyasar bank BUMN terkesan tidak adil dan berpotensi menimbulkan persepsi penilaian yang kurang objektif. Iyuk menambahkan, dalam praktik internasional, perubahan peringkat suatu negara biasanya turut memengaruhi lembaga keuangan di dalamnya, sehingga pendekatan yang tidak konsisten dapat memunculkan pertanyaan mengenai metodologi penilaian yang digunakan.