Pemprov Kepri Lindungi 31.000 Nelayan dengan BPJS Ketenagakerjaan

TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) melindungi 31.000 nelayan lokal dengan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2026 yang tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Said Sudrajad mengatakan pemprov telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp6 miliar melalui APBD 2026, guna menanggung pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan nelayan tersebut.

"Meskipun kondisi fiskal kita terbatas, namun program BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan tetap berlanjut di tahun ini," kata Said dihubungi di Tanjungpinang, Minggu (8/3).

Said menyampaikan program strategis pemprov itu sudah berjalan sejak tahun 2022 di bawah kepemimpinan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dengan sistem sharing anggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota setempat.

Namun mulai tahun 2025, kata dia, pembiayaan iuran BPJS nelayan ditanggung penuh oleh Pemprov Kepri mengingat kondisi APBD kabupaten/kota yang terbatas.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan ini sendiri bertujuan memberikan jaminan perlindungan kepada nelayan terhadap risiko kerja, seperti kecelakaan dan kematian.

Langkah ini diambil sebagai upaya Pemprov Kepri untuk terus meningkatkan taraf hidup nelayan dan memberikan dukungan yang berkelanjutan. Apalagi, nelayan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah.

"Dengan adanya jaminan perlindungan sosial, nelayan dapat lebih fokus pada pekerjaannya tanpa harus khawatir terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi," ujar Said.

Dia turut menambahkan pekerjaan masyarakat Kepri didominasi sebagai nelayan, karena kondisi geografisnya ialah 96 persen lautan.

Oleh karena itu, kesejahteraan nelayan jadi prioritas utama pemerintah daerah guna memastikan mereka mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.

"Kepri ini sebagian besar laut dan masyarakat kita banyak yang hidup di pesisir dan berpenghasilan dari hasil laut,” demikian Said.