Wali Kota Bandung: Jangan Sampai Ada Warga Tak Bisa Dirawat karena BPJS

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pentingnya kepesertaan aktif BPJS Kesehatan bagi seluruh warga. Ia tidak ingin ada satu pun warga Kota Bandung yang gagal mendapatkan perawatan medis karena persoalan administrasi.

“BPJS penting untuk kita. Prinsipnya tidak boleh ada satu pun rakyat yang tidak bisa dirawat,” kata Wali Kota Farhan saat Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Babakan Surabaya, Senin (2/3) lalu.

Data di Kelurahan Babakan Surabaya menunjukkan tingkat kepesertaan mencapai sekitar 79 persen. Wali Kota Farhan menargetkan angka tersebut minimal menyentuh 80 persen.

“Kalau 79 persen berarti masih ada 21 persen yang belum aktif atau menunggak. Ini harus kita dorong,” ujar dia.

Ia menjelaskan, keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) sangat bergantung pada tingkat keaktifan iuran warga. Semakin tinggi partisipasi, semakin besar pula kemampuan pemerintah membiayai warga miskin yang sakit.

“Setiap iuran BPJS itu ada amal jariahnya. Karena dari situ kita bisa membantu warga miskin yang tidak mampu bayar,” kata dia.

Wali Kota Farhan mengingatkan, ketika seseorang sakit tanpa BPJS Kesehatan dan harus membayar umum, biaya yang muncul bisa sangat besar. Hal itu berisiko memberatkan keluarga.

“Begitu masuk rumah sakit dan tidak punya BPJS, biayanya bisa ratusan ribu bahkan lebih. Maka lebih baik kita siapkan dari sekarang,” ujar dia.

Ia juga mengajak warga memanfaatkan layanan informasi resmi seperti call center 165 untuk memastikan status kepesertaan dan administrasi.

Menurut dia, jaminan kesehatan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk solidaritas sosial.

“Ketika sehat, kita membantu yang sakit. Ketika sakit, sistem akan membantu kita,” kata dia.

Wali Kota Farhan berharap kolaborasi antara kelurahan, kecamatan dan warga mampu meningkatkan kepesertaan aktif sehingga perlindungan kesehatan masyarakat semakin kuat. ils/I-1