Tata Ruang Tak Boleh Semrawut, Pembangunan Jangan Undang Bencana

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman.

"Tingginya ancaman bencana di Indonesia menjadi pengingat bahwa risiko perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan pembangunan wilayah," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11).

Dari data yang ada sejak awal tahun hingga 6 November 2026, Indonesia sudah dilanda sebanyak 2.304 bencana, untuk menjawab kebutuhan akan perubahan pendekatan penataan ruang yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan lahan, namun juga mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

"Kondisi tingginya jumlah bencana menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa dari data bencana yang terjadi selama 2026, 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73 persen merupakan bencana geologi. Bencana tersebut didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan wilayah mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi ancaman bencana.

Sekjen ATR/BPN menilai penataan ruang perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan sehingga pembangunan di Indonesia tidak meningkatkan kerentanan suatu wilayah.

Penataan ruang bukan hanya mengatur di mana pembangunan boleh dilakukan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dilakukan di lokasi yang tepat dengan memperhatikan risiko, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan wilayah.

Upaya tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi tersebut mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) di berbagai tingkatan, mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.

Selain berperan dalam mitigasi pada tahap prabencana, RTR juga menjadi acuan dalam rekonstruksi wilayah setelah bencana terjadi. Dalam penyusunan RTR itu sendiri, aspek kebencanaan sudah menjadi salah satu pertimbangannya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Suyus Windayana menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana dituangkan dalam RTR dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pengendalian pemanfaatan ruang juga perlu dilakukan secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak menambah risiko bencana di suatu wilayah.

"Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan," katanya.