DPR Desak Pemerintah Antisipasi Penutupan Selat Hormuz

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendesak kepada pemerintah mengantisipasi dampak penutupan Selat Hormuz bagi Indonesia sebagai dampak dari perang Iran melawan AS dan Israel membuat Iran menutup Selat Hormuz.

Dia menilai penutupan Selat Hormuz dan pembatasan kapal komersial di kawasan tersebut berpotensi mengganggu jalur perdagangan global serta memicu kenaikan biaya logistik dalam waktu dekat.

"Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan global yang menjadi pintu keluar-masuk utama minyak dan komoditas dari kawasan Teluk yang artinya gangguan di jalur ini tidak hanya mempengaruhi perdagangan internasional," kata Chusnunia dalam keterangan di Jakarta, Senin (2/3).

Dia juga menilai hal itu akan berdampak kepada para pelaku usaha, di mana situasi ini berpotensi pada peningkatan biaya perdagangan akibat eskalasi konflik.

"Dampaknya, biaya impor dan ekspor Indonesia berpotensi meningkat terlebih Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan energinya," kata dia.

Menurut dia, penutupan Selat Hormuz berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia secara signifikan. Di sisi lain, dia menilai, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dollar AS per barel di atas asumsi pemerintah dapat menambah beban negara sekitar Rp10,3 triliun.

"Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya transportasi, manufaktur, dan pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan harga barang dan jasa secara keseluruhan," kata dia.

Selain itu, dia memprediksi sektor pariwisata dapat terkena dampak negatif, karena kenaikan harga tiket pesawat dan biaya akomodasi dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia.

Untuk itu, dia mengingatkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah penutupan Selat Hormuz merupakan ancaman serius bagi dunia usaha di Indonesia. Dampak negatif dari gangguan pasokan energi dan logistik dapat merambat ke berbagai sektor ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Meski demikian, dia menilai penutupan Selat Hormuz dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, efisien, dan mandiri.

"Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung dan memberikan insentif kepada dunia usaha untuk melakukan diversifikasi sumber energi, meningkatkan efisiensi energi, dan mengembangkan industri substitusi impor," kata dia.