Pelonggaran Likuiditas Beri Ruang Bank Pacu Pertumbuhan Kredit

JAKARTA - Perpanjangan masa penempatan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) milik Pemerintah sebesar 200 triliun rupiah di bank-bank milik negara (Himbara) semestinya berdampak positif pada penurunan suku bunga kredit, sehingga bisa mendorong penyaluran kredit tumbuh dua digit. 

Demikian kesimpulan pendapat Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae yang disampaikan secara terpisah di Jakarta.

Penempatan SAL di bank-bank anggota Himbara jelas Andry pada dasarnya bisa meredakan tensi perebutan likuiditas, terutama di antara bank-bank besar, apalagi permintaan likuiditas akan meningkat menjelang Lebaran atau perayaan besar lainnya.

Ketika tensi perebutan likuiditas mereda, maka itu akan berdampak pada penurunan suku bunga dana, yang kemudian dapat mendorong penurunan suku bunga kredit. Tren historis menunjukkan bahwa margin bunga bersih atau Net Interest Margin (NIM) bank secara bertahap sudah mulai menurun sehingga suku bunga kredit kemungkinan akan menyesuaikan.

“Tapi mungkin, bayangan saya, (penurunan bunga kredit) tidak akan sebesar penurunan BI-Rate karena ada inelasticity-nya,” katanya.

Terkait pertumbuhan kredit, pelonggaran likuiditas melalui penempatan dana SAL juga diyakini dapat memberikan ruang bagi bank untuk kembali mendorong pertumbuhan kredit.

Adapun pertumbuhan kredit industri perbankan pada tahun ini diperkirakan berada di kisaran high single digit hingga low double digit, yaitu sekitar 9-11 persen, menurut proyeksi tim ekonom Bank Mandiri.

Sementara itu, Dian Ediana Rae menilai perpanjangan periode penempatan dana pemerintah 200 triliun rupiah di perbankan selama enam bulan ke depan bisa mendorong pertumbuhan kredit hingga dua digit. Sebab, kas SAL yang ditempatkan hingga September 2026 itu dinilai memperkuat likuiditas perbankan sekaligus menekan tingkat suku bunga.

“Harapan kita kan target POJK di atas 10 persen, ya 10-12 (persen) ya kira-kira dan kalau kita lihat tanda-tandanya kemarin di bulan lalu itu jelas kenaikan kredit cukup lumayan,” kata Dian usai acara The 2 Indonesia Climate Banking Forum di Jakarta, Kamis.

Peningkatan keyakinan konsumen paparnya turut mendorong permintaan kredit, terutama dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Intinya bahwa itu sudah ada sedikit spike, dan ini harapan kita adalah dengan keyakinan konsumen yang semakin meningkat nanti mudah-mudahan juga mendorong UMKM untuk bergerak lagi,” tambahnya.

Sebagai catatan, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,96 persen secara tahunan (yoy) pada Januari 2026. Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 13,5 persen dan pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 11,7 persen per Februari 2026.

Dian menjelaskan, pembiayaan perbankan khususnya ke sektor UMKM, tidak cukup berjalan optimal hanya dalam waktu enam bulan karena proyek pembiayaan umumnya bersifat tahunan.

Oleh sebab itu, perpanjangan kebijakan dinilai memberi ruang yang lebih memadai bagi perbankan untuk menyalurkan kredit, khususnya ke sektor UMKM.

Apalagi, permintaan kredit seperti diakui Dian sempat melemah. Namun, kondisi tersebut juga dipengaruhi langkah perbankan melakukan pembersihan neraca (balance sheet), termasuk penghapusbukuan kredit bermasalah. Setelah proses tersebut rampung, kinerja intermediasi dinilai berpeluang kembali menguat.

Berbagai Segmen

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyampaikan, perpanjangan masa penempatan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah berdampak positif terhadap terjaganya stabilitas likuiditas perbankan sekaligus transmisi kebijakan fiskal ke sektor riil.

“Jadi kita sangat gembira karena kemarin memang ada informasi dari Kementerian Keuangan bahwa untuk penempatan dana pemerintah SAL, yang semula akan jatuh tempo 13 Maret 2026, ini akan diperpanjang,” kata Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin di Jakarta, Kamis (26/2).

Farida mengatakan bahwa total dana SAL yang diterima BRI mencapai 80 triliun rupiah, terdiri dari 55 triliun rupiah yang ditempatkan sejak fase awal serta tambahan 25 triliun rupiah pada fase kedua yang sudah tidak diperpanjang karena penempatannya bersifat jangka pendek (short term).

Dari keseluruhan dana SAL tersebut, BRI menyalurkannya sebagai kredit kepada debitur dari berbagai segmen mulai dari usaha mikro, usaha kecil dan menengah (SME), konsumer, dan sedikit korporasi.

“Tapi untuk BRI, kredit yang disalurkan ini mayoritas adalah ke sektor mikro. Itu hampir mencapai 50 persen, dari total penyaluran SAL yang dilakukan oleh BRI,” kata Farida.

Berdasarkan sektornya, penyaluran SAL di BRI tercatat hampir merata ke seluruh sektor terutama sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan beberapa sektor lain.

“Kalau melihat dengan perpanjangan SAL ini, kita sangat optimis bahwa pertumbuhan kredit perbankan ini ke depannya akan mendapat aura positif,” kata Farida.

Ia mengatakan bahwa penempatan SAL sebagai stimulus likuiditas berkaitan dengan sisi penawaran (supply) dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit perbankan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pekan lalu memutuskan memperpanjang penempatan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah di perbankan hingga September 2026.