Anggota DPR: Keselamatan WNI di Meksiko Harus Jadi Prioritas 

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini tinggal di Meksiko, khususnya 45 WNI yang saat ini tinggal di Jalisco, harus menjadi prioritas utama pemerintah.

“Kondisi yang berkembang di Jalisco sangat mengkhawatirkan. Negara harus hadir memastikan seluruh WNI dalam keadaan aman. Keselamatan mereka adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” kata Oleh Soleh dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/2).

Hal itu disampaikan Soleh merespon situasi mencekam di Jalisco, Meksiko, imbas tewasnya bos kartel narkoba Cartel de Jalisco Nueva Generation (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes atau dikenal dengan julukan “El Mencho”, dalam baku tembak dengan militer pada Minggu (22/2).

Insiden tersebut memicu eskalasi kekerasan di sejumlah wilayah di Jalisco. Kelompok kartel dilaporkan melampiaskan amarah dengan aksi-aksi brutal yang mengakibatkan situasi keamanan memburuk dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi, ia meminta Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Meksiko untuk terus melakukan komunikasi intensif dengan seluruh WNI yang berada di tengah konflik bersenjata antara militer dan anggota kartel narkoba.

Ia juga mendorong agar KBRI meningkatkan pemantauan situasi secara real time, memperbarui data keberadaan WNI, serta memastikan tersedianya jalur komunikasi darurat yang mudah diakses.

“KBRI harus aktif menjangkau dan memastikan kondisi setiap WNI. Jika situasi semakin tidak terkendali, pemerintah perlu segera menyiapkan langkah evakuasi ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.

Oleh Soleh juga mengimbau para WNI di Jalisco untuk tetap tenang, menghindari lokasi-lokasi rawan, membatasi aktivitas di luar rumah, serta selalu mengikuti arahan otoritas setempat dan perwakilan RI.

Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh WNI di wilayah terdampak.

“Negara tidak boleh lengah. Dalam situasi konflik seperti ini, kecepatan respons dan koordinasi menjadi kunci untuk melindungi warga kita di luar negeri,” tuturnya.