Trump Umumkan Tarif Global 10% setelah Putusan Mahkamah Agung AS

WASHINGTON DC — Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (20/2) mengatakan pemerintahannya memiliki 'alternatif' setelah putusan Mahkamah Agung tentang tarif.

Dilansir NBC News, Mahkamah Agung AS, memberikan pukulan telak kepada Presiden Donald Trump, dengan memutuskan bahwa ia telah melampaui wewenangnya ketika memberlakukan tarif besar-besaran menggunakan undang-undang yang diperuntukkan bagi keadaan darurat nasional.

Para hakim, dengan suara 6-3, memutuskan bahwa pendekatan agresif Trump terhadap tarif produk yang masuk ke Amerika Serikat dari seluruh dunia tidak diperbolehkan berdasarkan undang-undang tahun 1977 yang disebut International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Dari Fox News, Presiden Donald Trump pada hari Jumat mengatakan pemerintah memiliki "alternatif" untuk tarif, dan menyatakan bahwa ia akan menandatangani perintah yang memberlakukan tarif global sebesar 10 persen. 

Presiden Donald Trump mengecam keputusan Mahkamah Agung dengan suara 6-3 yang menyatakan bahwa ia tidak memiliki wewenang untuk memberlakukan tarif besar-besaran berdasarkan undang-undang kekuasaan darurat tertentu, dan mencatat bahwa ia akan mencari "alternatif" selain tarif berdasarkan undang-undang darurat.

"Alternatif lain sekarang akan digunakan untuk menggantikan alternatif yang secara keliru ditolak oleh pengadilan," kata Trump dalam konferensi pers Gedung Putih Jumat sore. "Kita punya alternatif. Alternatif yang bagus. Bisa jadi lebih banyak uang. Kita akan mendapatkan lebih banyak uang, dan kita akan jauh lebih kuat karenanya. Kita mendapatkan ratusan miliar dolar. Kita akan terus melakukannya."

Presiden juga mengumumkan bahwa ia akan memberlakukan "tarif global" sebesar 10 persen menyusul keputusan pengadilan tersebut.

"Hari ini saya akan menandatangani perintah untuk memberlakukan tarif global 10 persen berdasarkan pasal 122 di atas tarif normal yang sudah kita kenakan," kata Trump. "Dan kami juga memulai beberapa investigasi berdasarkan pasal 301 dan investigasi lainnya untuk melindungi negara kita dari praktik perdagangan tidak adil yang dilakukan oleh negara dan perusahaan lain."

Mahkamah Agung memblokir tarif yang dikenakan Trump berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional, yang merupakan ujian besar bagi kewenangan cabang eksekutif. 

Trump menyebut putusan itu "sangat mengecewakan," dan mengatakan dia "malu" dengan beberapa anggota pengadilan.

"Saya malu dengan beberapa anggota pengadilan, benar-benar malu, karena tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang benar untuk negara kita," kata presiden. "Sebenarnya, saya sangat rendah hati dalam permintaan saya kepada negara dan bisnis lain karena… saya ingin bersikap sangat baik."

"Saya tidak ingin melakukan apa pun yang akan memengaruhi keputusan pengadilan, karena saya memahami pengadilan. Saya mengerti betapa mudahnya mereka dipengaruhi. Saya ingin menjadi anak yang baik. Saya telah menggunakan tarif secara efektif selama setahun terakhir untuk membuat Amerika kembali hebat," katanya.

Sebuah sumber di luar pemerintahan Trump mengatakan kepada Fox News bahwa seorang ajudan datang ke acara sarapan tertutup Gedung Putih bersama para gubernur pada Jumat pagi dan menyerahkan sebuah catatan kepada Trump tentang putusan Mahkamah Agung.

Sumber tersebut mengatakan Trump "menyebutnya sebagai hal yang memalukan, dan kemudian dia melanjutkan dengan pernyataannya."

Beberapa dari sembilan hakim Mahkamah Agung kemungkinan akan duduk di antara hadirin ketika presiden menyampaikan pidato kenegaraan pada hari Selasa.

"Para hakim Demokrat di Mahkamah Agung sangat gembira, tetapi mereka akan secara otomatis memberikan suara menolak," kata Trump dalam konferensi pers. "Mereka juga, terus terang, memalukan bagi bangsa kita… Mereka sangat tidak patriotik dan tidak setia kepada Konstitusi kita. Menurut pendapat saya, Mahkamah Agung telah dipengaruhi oleh kepentingan asing dan gerakan politik yang jauh lebih kecil daripada yang pernah dipikirkan orang."