Pemda Diminta Dukung MBG dan Jaga Harga Pangan

SURABAYA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) mendukung penuh Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menjaga stabilitas harga dan stok pangan saat bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2026 melalui kebijakan yang terukur dan efektif.

“Seluruh pemerintah daerah, ada 17 kementerian, memiliki tanggung jawab untuk mendukung penuh pelaksanaan utama MBG. Jadi tidak ada alasan pemerintah daerah tidak bisa terlibat atau tidak ikut terlibat,” kata Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya, Kamis (19/2).

Ia menegaskan, ketentuan tersebut telah diatur sehingga seluruh pemerintah daerah wajib mendukung suksesnya program MBG.

Menurut dia, dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah diperlukan agar pelaksanaan MBG berjalan optimal dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, Zulhas meminta perhatian pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan selama Ramadhan dan menjelang Lebaran.

Ia menekankan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, harga pangan tidak boleh naik dan diharapkan bisa turun melalui kebijakan ekstra yang mampu mengendalikan gejolak pasar.

Tergolong Tinggi

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan capaian pelaksanaan MBG di wilayahnya tergolong tinggi, baik dari sisi jumlah maupun kualitas layanan.

Menurut Emil, berdasarkan data terbaru yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) operasional di Jawa Timur mencapai 3.269 unit dengan estimasi penerima manfaat sekitar 8,39 juta orang.

“Jumlah SPPG operasional di Jawa Timur cukup tinggi, tetapi yang utama adalah menjaga kualitas. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi salah satu ikhtiar agar anak-anak penerima manfaat mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” ujar Emil.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan langsung pemerintah pusat dalam percepatan program MBG di Jawa Timur karena memungkinkan dialog antara kementerian/lembaga dengan para bupati, wali kota, serta ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG di kabupaten/kota.

Dalam forum tersebut, sejumlah kepala daerah menyampaikan masukan terkait percepatan operasional SPPG yang telah terdaftar, namun belum beroperasi serta kebutuhan tambahan SPPG di wilayah aglomerasi dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan program prioritas Indonesia mulai dari MBG, Danantara, hingga komitmen memberantas korupsi dalam forum bisnis US Chamber of Commerce di Washington D.C., Amerika Serikat (AS), Rabu (18/2) sore waktu setempat.

Di hadapan para pengusaha AS, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya fokus pada upaya menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat, sekaligus menciptakan iklim investasi yang stabil dan terpercaya.

“Saya menjalankan Program MBG yang pada dasarnya saya pelajari dari pengalaman Amerika dan Eropa. Saya memahami bahwa ini adalah bagian nyata dari proses demokratisasi. Demokrasi yang nyata harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan,” kata Prabowo.

Prabowo juga menjelaskan bahwa program MBG itu tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak saja tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saat ini sudah terdapat 23.000 dapur MBG yang beroperasi di berbagai desa. Setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang, terutama ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak berpenghasilan. Ant/S-2