Kredit UMKM Mandek, Pemerintah Dituntut Turun Tangan: Siapkan Jaminan!

JAKARTA-Pemerintah perlu menyiasati agar pertumbuhan kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) meningkat. Saat ini pertumbuhan kreditnya melambat sehingga berpotensi mengganggu pertumbuhan.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB Suhartoko mengatakan yang harus diperhatikan ialah mayoritas UMKM di Indonesia belum bankable (layak menerima kredit bank). Namun, di sisi lain perbankan juga berhitung keras untuk menyalurkan kredit untuk, sebab jangan sampai terjadi kredit macet.

Oleh karena itu di sini pentingnya peran pemerintah, yakni bagaimana penyelenggara negara mampu menyiapkan skema penjaminan atas kredit UMKM. Jaminan pemerintah itu yang hingga kini belum ada.

" Ini penting untuk mengurangi risiko kredit UMKM dan dapat mendorong peningkatan kredit UMKM,"tegas Suhartoko

Dia menerangkan bahwa sebagai BUMN, Bank Himbara mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu laba dan agen pembangunan. Ke dua hal tersebut terakomodasi dalam Indeks Kinerja Utama dari pengelola Bank Himbara. 

Persoalannya adalah tanggung jawab mana yang lebih dikedepankan? Pencetak laba atau agen pembangunan dan perubahan masyarakat. Patut diduga bobot mencetak laba untuk meningkatkan pendapatan negara non pajak lebih dikedepankan. 

Dijelaskannya bahwa memberikan kredit kepada UMKM menjadi tantangan tersendiri kepada bank, pemberian kredit ke UMKM diduga secara umum risiko kredit macet lebih tinggi daripada kredit ke usaha menengah dan besar. 

"Ini yang menyebabkan kesulitan bagi pihak bank menyalurkan kredit ke UMKM. Solusi yang mungkin adalah dilakukan skema penjaminan oleh pemerintah atas kredit UMKM,"ucap Suhartoko. 

Sebagaimana diketahui, kinerja perbankan nasional terutama Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dalam menyalurkan kredit pada 2025 dinilai belum memenuhi harapan Pemerintah. Padahal mereka sudah mendapat kucuran likuiditas dari Pemerintah melalui Menteri Keuangan senilai 200 triliun rupiah. 

Sebagai bank yang mengemban misi Agent of Development, bank-bank Himbara diharapkan mengevaluasi kinerja 2025 dan lebih mengarahkan pembiayaan mereka ke sektor-sektor yang selama ini kurang mendapat akses, terutama segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sektor pertanian dan perkebunan serta Perikanan dan kelautan.

Penyaluran kredit ke pelaku UMKM, petani dan nelayan dipandang penting karena mereka lah yang selama ini menopang perekonomian, terutama terkait dengan penyediaan pangan.

 Pemerintah menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian sebesar 300 triliun rupiah pada 2026 guna memperkuat pembiayaan, produksi, dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Ada perlambatan

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, menilai capaian penyaluran kredit perbankan sepanjang 2025 tidak menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Ia mencermati adanya gejala perlambatan di tengah kondisi likuiditas yang justru lebih longgar.

Data menunjukkan, pertumbuhan rata-rata kredit perbankan sepanjang 2024 mencapai 11,65 persen. Namun selama 2025, pertumbuhannya hanya sekitar 8,6 persen. “Ini menarik, karena di tahun 2025 kebijakan moneter justru cenderung dilonggarkan dengan alasan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu ada tambahan dana dari SAL yang membuat ruang penyaluran kredit seharusnya lebih besar,” kata Aloysius.

Fakta bahwa pertumbuhan kredit justru lebih lamban di tengah likuiditas yang longgar jelas Aloysius mengindikasikan adanya situasi yang bisa disebut sebagai liquidity trap. Dana tersedia, tetapi tidak sepenuhnya tersalurkan secara produktif. Karena dana SAL disalurkan ke bank-bank Himbara yang memiliki kontribusi besar terhadap total kredit perbankan nasional, maka pertanyaan pun mengarah pada kinerja pertumbuhan kredit bank-bank tersebut.

“Kuat dugaan bahwa banyak kredit dari dana SAL tidak sampai ke kelompok UMKM. Artinya, apa yang diharapkan ternyata tidak terjadi,” katanya.

Harapan bahwa tambahan likuiditas akan menggerakkan sektor bawah belum sepenuhnya terwujud.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan itu tidak semata-mata terletak pada sisi perbankan. Daya beli kelas menengah ke bawah juga menjadi faktor krusial. Jika daya beli belum benar-benar pulih, sektor UMKM akan sulit bergerak karena kelompok ini merupakan pasar utama mereka.

“Kalau keyakinan konsumen tidak cukup membaik, pelonggaran suku bunga tidak akan banyak membantu,” terang Aloysius.

Implikasi lainnya, risiko kredit macet di sektor ini berpotensi meningkat. Tingkat NPL kredit UMKM di akhir 2025 tercatat lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya. Dalam kondisi demikian, penyaluran kredit ke sektor bawah dibayangi risiko yang relatif tinggi, sehingga bank Himbara, cenderung lebih berhati-hati.

“Kalau daya beli masyarakat belum pulih, dorongan kredit ke kelompok bawah tetap akan menghadapi hambatan,” tegasnya.

Sebab itu, keinginan untuk mendorong kredit lebih besar ke sektor UMKM dan ekonomi rakyat harus disertai kebijakan lain yang mampu memulihkan daya beli masyarakat. Tanpa perbaikan fundamental di sisi permintaan, tambahan likuiditas tidak otomatis menjadi pertumbuhan yang berkualitas,” pungkasnya.