Darurat! Kementerian PU Percepat Penanganan Banjir Karawang dan Bekasi

JAKARTA— Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan pengendalian banjir di wilayah rawan genangan di Jawa Barat, khususnya di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, serta Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. 

Penanganan dilakukan melalui kombinasi pekerjaan darurat dan permanen guna mengurangi risiko banjir berulang setiap musim hujan, serta memperkuat ketahanan kawasan permukiman dan lahan produktif.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa sejak awal kejadian, Kementerian PU bergerak cepat melakukan koordinasi dan pengawasan langsung di lapangan.

“Sejak hari pertama banjir melanda, saya setiap hari berkoordinasi dengan kepala balai agar penanganan segera diselesaikan. Saya pun langsung turun ke lokasi terdampak, dan hingga saat ini progres penanganan terus saya pantau setiap hari,” kata Menteri Dody di Jakarta, Sabtu (14/2).

Menurut Menteri Dody, penanganan banjir di Karawang dan Bekasi tidak dapat dilakukan secara parsial maupun instan.

“Penanganan Banjir di Karawang dan Bekasi ini tidak dapat dilakukan secara parsial maupun instan. Beberapa pekerjaan membutuhkan penyelesaian persoalan lahan serta sinergi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Karawang,” kata Menteri Dody.

Karangligar, Karawang

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Marasi Deon Joubert menjelaskan bahwa penanganan banjir di Karangligar, Karawang difokuskan pada pengendalian aliran balik melalui saluran pembuang serta penguatan tanggul. 

Pada Saluran Pembuang Kedunghurang, tengah dilakukan pemasangan kisdam dari target turap baja sepanjang 52 meter. Hingga saat ini telah terpasang sepanjang 32 meter, dengan sisa pekerjaan 20 meter dan ditargetkan selesai pada 15 Februari 2026. 

Sementara itu, pada Saluran Pembuang Cidawolong, pemasangan kisdam ditargetkan sepanjang 42,5 meter. Progres saat ini telah mencapai 7,6 meter dan ditargetkan rampung pada 20 Februari 2026.

Untuk pekerjaan lanjutan berupa pemasangan CCSP sepanjang 600 meter dan geobag sepanjang 1.100 meter, Kementerian PU telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karawang guna mendukung percepatan pelaksanaan pekerjaan.

“Kementerian PU telah berkoordinasi intensif dengan Bupati dan Sekretaris Daerah Karawang, dan Pemerintah Kabupaten Karawang direncanakan segera menerbitkan pernyataan kondisi mendesak pada 18 Februari 2026. Setelah itu akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan dimulai,” ujar Deon.

Seluruh rangkaian pekerjaan pengendalian banjir di Karangligar, termasuk pembangunan tanggul sepanjang 1,7 kilometer, ditargetkan selesai pada Juli 2026.

Muara Gembong, Bekasi

Penanganan di Muara Gembong, Bekasi difokuskan pada kawasan hilir Sungai Citarum yang rentan terdampak pasang laut dan limpasan sungai. Terdapat 10 titik penanganan yang terdiri atas 7 titik darurat dan 3 titik permanen. 

“Dari penanganan darurat tersebut, empat titik telah selesai, satu titik sedang dalam pengerjaan, dan dua titik memerlukan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan dapat dilakukan. Setelah dilakukan pendekatan dan komunikasi, masyarakat mendukung penanganan darurat agar risiko banjir dapat segera dikurangi. Seluruh penanganan darurat ditargetkan selesai pada 21 Februari 2026, ujar Deon.

Untuk tiga titik penanganan permanen, diperlukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah mengingat posisi kaki tanggul berada di bawah jalan akses desa. 

Dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Plt Direktur Sungai dan Pantai Moch. Dian Alma’ruf menyampaikan rencana percepatan penanganan permanen serta pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam penyelesaian aspek teknis dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 

Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan dukungan terhadap percepatan penyelesaian penanganan tersebut. Pekerjaan permanen direncanakan mulai terkontrak pada Maret 2026 dan ditargetkan selesai pada Juli 2026.

Kementerian PU menegaskan bahwa percepatan pengendalian banjir di Karawang dan Bekasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana hidrometeorologi, sekaligus meningkatkan ketahanan kawasan permukiman dan lahan produktif.

Kementerian PU akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.