Dishub Kaltim Sebut Pasokan BBM Subsidi Hidupkan Kembali Logistik Wilayah Perbatasan

SAMARINDA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur (Kaltim) menyebutkan arus transportasi sungai yang menjadi urat nadi logistik menuju wilayah perbatasan dipastikan kembali berdenyut normal setelah pasokan bahan bakar minyak bersubsidi tersalurkan.

"Masyarakat tidak perlu khawatir karena hambatan yang terjadi murni masalah transisi administrasi dan kini distribusi energi sudah mulai mengalir kembali ke kapal-kapal angkutan," kata Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kaltim Ahmad Maslihuddin di Samarinda, Rabu (11/2).

Sempat tersendatnya operasional kapal penumpang dan barang ini bermula dari peralihan kewenangan rekomendasi BBM subsidi dari pemerintah kota ke tingkat provinsi pada awal 2026.

Perubahan regulasi tersebut menuntut standar ketat dari BPH Migas yang mewajibkan kepemilikan sertifikat keselamatan kapal lengkap agar penyaluran subsidi benar-benar tepat sasaran.

Situasi semakin pelik karena para pemilik kapal tradisional mengalami gegar teknologi saat diwajibkan menggunakan aplikasi digital Monita milik Pertamina untuk proses penebusan bahan bakar.

"Mengantisipasi risiko kelangkaan logistik di hulu, otoritas Syahbandar mengambil langkah diskresi dengan menerbitkan sertifikat keselamatan sementara berdurasi tiga bulan agar kapal tetap bisa berlayar," papar Maslih.

Lanjut dia, solusi konkret akhirnya terwujud setelah Surat Keputusan BPH Migas terbit pada 6 Februari lalu yang secara resmi menyetujui kuota BBM bagi 23 kapal angkutan sungai.

Sebanyak 13 armada kapal kini telah mengantongi izin penuh untuk segera melayani rute vital menuju Kabupaten Kutai Barat hingga Mahakam Ulu tanpa hambatan birokrasi lagi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memantau proses kelengkapan dokumen sisa kapal lainnya dalam masa tenggang satu bulan ini demi menjaga stabilitas harga barang di pedalaman.