Pajak Tak Boleh Jadi Beban Ketidakpastian, DJP Perkuat Kerja Sama Lewat BRITACOF

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjadi tuan rumah forum internasional Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) Ke-7 yang bertujuan untuk memperkuat kepastian pajak bagi dunia usaha.

“Forum ini melibatkan 38 negara dan 30 lembaga internasional. Kita bisa meningkatkan administrasi pajak masing-masing, dan sekaligus meningkatkan layanan bagi wajib pajak,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam BRITACOF Ke-7 di Jakarta, Selasa (13/10).

Dia menjelaskan, forum tersebut membahas empat agenda utama, yaitu pemanfaatan teknologi dalam administrasi pajak, peningkatan pelayanan wajib pajak, penguatan kapasitas institusi perpajakan, serta penguatan dialog dengan dunia usaha dan industri.

Bimo menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarnegara untuk menghadapi perubahan model bisnis dan transaksi lintas batas.

Pembahasan dalam forum itu termasuk mengenai identifikasi wajib pajak dan transaksi, pendekatan pemajakan atas layanan digital, serta pertukaran data antarnegara.

Selain itu, forum juga mendiskusikan perkembangan akal imitasi (AI) dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi serta administrasi perpajakan.

Teknologi itu dinilai membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, sekaligus menuntut administrasi pajak beradaptasi dengan perubahan model bisnis.

Dirjen Pajak berharap kerja sama yang kuat dapat meningkatkan kepastian perpajakan, memudahkan pemenuhan kewajiban pajak, serta mendukung perdagangan dan investasi.

“Forum ini juga bisa menjadi kolaborasi internasional untuk administrasi pajak yang lebih adaptif, yang mampu memfasilitasi kepastian pajak dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Bimo menambahkan.

Selain membahas tantangan perpajakan digital, BRITACOF 2026 mengagendakan peluncuran Tax Administration Product Portfolio (TAPP) 2.0 dan Taxpayer Service Product Portfolio (TSPP) 2.0.

Kedua produk tersebut memuat praktik administrasi dan pelayanan perpajakan yang dapat menjadi referensi bagi setiap negara dalam mengembangkan sistem sesuai kebutuhan dan karakteristiknya.

“Apabila kedua produk ini dapat dikelola dengan baik, saya yakin kita dapat membantu menciptakan keseimbangan yang baik antara kepentingan otoritas perpajakan dan wajib pajak,” ujar Sekretaris Eksekutif Sekretariat BRITACOM Huang Suhua.