Badan Intelijen Korsel Digerebek, Diduga Terlibat Insiden Drone di Korut

SEOUL - Para penyelidik menggerebek badan intelijen Korea Selatan, Selasa (10/2), saat menyelidiki kemungkinan keterlibatan pemerintah dengan drone yang ditembak jatuh di Korea Utara awal tahun ini.

Pyongyang menuduh Seoul menerbangkan drone ke Kaesong pada bulan Januari, merilis gambar yang diduga menunjukkan puing-puing dari pesawat yang jatuh tersebut.

Awalnya Seoul membantah keterlibatan pemerintah. Presiden Lee Jae Myung mengatakan itu sama saja dengan "menembak ke Korea Utara".

Namun pihak berwenang mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka sedang menyelidiki tiga tentara aktif dan satu karyawan badan intelijen.

Para penyelidik dari gugus tugas gabungan militer-polisi menggerebek 18 lokasi yang menjadi perhatian, termasuk Komando Intelijen Pertahanan dan Badan Intelijen Nasional.

"Gugus tugas mengatakan akan secara menyeluruh menetapkan kebenaran di balik insiden drone melalui analisis materi yang disita dan penyelidikan ketat terhadap para tersangka," bunyi pernyataan tersebut.

Tiga warga sipil didakwa atas dugaan peran mereka dalam skandal drone tersebut.

Salah satu dari mereka secara terbuka mengaku bertanggung jawab, dengan mengatakan ia bertindak untuk mendeteksi tingkat radiasi dari fasilitas pengolahan uranium Pyongsan di Korea Utara.

Mantan presiden Yoon Suk Yeol, saat ini sedang diadili atas tuduhan bahwa ia secara ilegal mengirimkan drone ke Korea Utara untuk membantu menciptakan dalih bagi deklarasi darurat militer pada akhir tahun 2024.

Upayanya untuk menggulingkan pemerintahan sipil gagal, dan Yoon dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April tahun lalu.

Provokasi dan Propaganda 

Jaksa menuduh Yoon menginstruksikan militer Seoul untuk menerbangkan drone di atas Pyongyang dan mendistribusikan selebaran anti-Korea Utara dalam upaya untuk memprovokasi respons.

Mereka mengatakan Yoon dan yang lainnya "bersekongkol untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan deklarasi darurat militer".

Tahun lalu, Korea Utara mengatakan telah membuktikan bahwa Korea Selatan menerbangkan drone untuk menjatuhkan selebaran propaganda di atas ibu kotanya.

Lee mengatakan pada bulan Desember bahwa ia merasa perlu meminta maaf kepada Korea Utara atas dugaan perintah pendahulunya mengirimkan drone.

"Saya merasa harus meminta maaf, tetapi saya ragu untuk mengatakannya dengan lantang," katanya saat itu.

"Saya khawatir jika saya melakukannya, itu bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk pertempuran ideologis atau tuduhan pro-Korea Utara," tambahnya.

Lee telah mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan sejak menjabat, termasuk menyingkirkan pengeras suara propaganda di sepanjang perbatasan.

Pyongyang meluncurkan drone serang baru pada Agustus 2024. Para ahli mengatakan kemampuan tersebut mungkin disebabkan oleh aliansi yang sedang berkembang antara negara itu dengan Moskow.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un saat itu memerintahkan "produksi massal" drone serang. Para analis mengatakan drone tersebut mungkin dirancang untuk membawa bahan peledak dan sengaja menabrak target musuh.

Korea Utara sebelumnya telah mengirimkan balon berisi sampah ke Korea Selatan sebagai balasan atas tindakan aktivis di Korea Selatan yang menerbangkan pesan propaganda anti-rezim ke utara.