Dirut KAI: Masalah Utang Kereta Cepat Whoosh Sudah Beres, Skema Pembayaran Dirumuskan Pemerintah

Jakarta - Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin menyampaikan masalah pembayaran utang kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh sudah menemui solusi dan tata laksananya sedang dirumuskan oleh pemerintah.

“Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden (Prabowo Subianto) sudah bilang. Sudah, sudah beres,” ujar Bobby ketika ditemui setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Bobby menyampaikan, saat ini pemerintah sedang membicarakan tata laksana pembayaran utang tersebut. "Yang terpenting permasalahannya sudah selesai".

“Tata laksananya lagi dibicarakan pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai,” kata Bobby.

Masalah penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

Terkait masalah itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh, termasuk detail yang terkait dengan angka, dan skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah.

Perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menteri saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (29/10/2025) malam.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa upaya restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh masih membutuhkan proses dan waktu.

AHY mengatakan pembahasan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir dan mengambil tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.

Ia mengatakan restrukturisasi keuangan Whoosh diperlukan untuk menjaga nilai ekonomi proyek serta mendukung peningkatan konektivitas dan mobilitas masyarakat, sekaligus memastikan keamanan fiskal para pihak yang terlibat.

AHY menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi keuangan sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan proyek kereta cepat ke wilayah lain.