Bantul optimalkan sumber daya lokal dalam kegiatan wisata study tour

BANTUL -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dalam kegiatan study tour, metode pembelajaran di luar kelas yang menggabungkan rekreasi dan edukasi oleh pelajar sekolah daerah ini.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Kamis, mengatakan, sektor pariwisata harus dihubungkan dengan sektor pendidikan, karena wisatawan di DIY dan Bantul itu mayoritas segmen pelajar, sehingga sivitas pendidikan haruslah mengikuti orkestrasi gerak ekonomi yang sedang digalang.

"Makanya tidak boleh lagi ada ego sektoral, oleh karenanya study tour yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah dan sebagai bagian dari pembelajaran outdoor ini bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya lokal yang kita miliki," katanya.

Dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal tersebut, Pemkab Bantul mengundang musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) se-Bantul, serta paguyuban lurah, guna merealisasikan hal itu bila melakukan kegiatan kunjungan.

"Pertemuan hari ini bersama MKKS dan MGMP serta paguyuban lurah menyusul adanya Surat Edaran Bupati tentang optimalisasi penggunaan sumber daya lokal, ini sifatnya umum dan hari ini fokus kita adalah sektor pariwisata," katanya.

Bupati mengatakan, sumber daya lokal yang bisa dioptimalkan termasuk jasa-jasa usaha pariwisata lokal itu mulai dari transportasi dengan menggunakan bus bus plat AB Bantul, penggunaan biro perjalanan, travel agent Bantul, dan jasa-jasa usaha yang lain.

"Sehingga ini terjadi konsolidasi sumber daya ekonomi dari kita, oleh kita, untuk kita, karena sumber daya yang kita miliki termasuk perusahaan-perusahaan jasa pariwisata ini pajaknya juga nanti larinya ke Bantul, keluar dari kantong kiri masuk ke kantong kanan," katanya.

Dengan demikian, kata Bupati, akan terjadi konsolidasi keuangan, sehingga optimalisasi sumber daya lokal ini penting untuk menemukan momentum yang tepat di saat daerah-daerah ini dituntut untuk kemandirian fiskal.

"Kemandirian fiskal itu bahwa pembiayaan bagi pembangunan daerah itu sejauh mungkin daerah ini menyediakannya secara mandiri karena adanya penurunan transfer ke daerah (TKD), terlebih tahun ini TKD untuk Bantul mengalami pemotongan sebesar Rp200 miliar," katanya.