Kualitas dan Keamanan MBG Harus Ditingkatkan

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pak Presiden menyampaikan bahwa BGN harus tetap bekerja dengan cermat. Target tetap dikejar, tetapi kualitas dan keamanan harus ditingkatkan, itu arahan Pak Presiden,” ujar Dadan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/2).

Ia juga mengemukakan, saat ini Program MBG telah membentuk 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 60,7 juta penerima manfaat. BGN menargetkan pada tahun 2026 pihaknya segera membentuk tim akreditasi sertifikasi agar seluruh SPPG memiliki kualifikasi yang baik.

“Kita nanti akan gradasi dan menetapkan mana SPPG yang unggul atau nilai A, kemudian SPPG yang sangat baik atau nilai B, dan SPPG yang nilai baik atau C, lalu mungkin ada SPPG yang harus berjuang untuk bisa terus melanjutkan kegiatannya,” jelas dia.

Dadan menjelaskan, pada tahun 2026, BGN akan menekankan pada peningkatan kualitas MBG dan melakukan tambahan edukasi di mana penerima manfaat tidak hanya mendapatkan intervensi pemenuhan gizi, tetapi juga mendapatkan edukasi terkait dengan pemilihan makanan yang sehat.

Adapun Presiden Prabowo Subianto mengatakan program prioritas pemerintah, mulai dari MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pemerataan pendidikan telah menunjukkan capaian nyata sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Prabowo mengatakan seluruh kebijakan tersebut dijalankan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Ia mengatakan, hingga 2026 Program MBG telah berkembang pesat dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Kesejahteraan Masyarakat

Presiden juga menjelaskan pelaksanaan Program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Program tersebut menciptakan ekosistem usaha dan lapangan kerja di berbagai daerah.

Prabowo mengatakan seluruh kebijakan tersebut dijalankan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. “MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026,” katanya.

Dengan kondisi saat ini, kata Presiden, MBG telah mengoperasikan total 22.275 unit, di luar proses penilaian dan pengajuan, sebanyak 13.829 unit. “Dengan 22.000 saja, sekarang menciptakan lapangan kerja 1 juta, 22.000 x 50 orang yang digaji tiap hari,” kata Prabowo.

Terpisah, Komisi IX DPR RI meminta kerja sama antara BGN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dioptimalkan guna memastikan MBG yang disajikan pada penerima manfaat terjamin kualitasnya.

“Kami menyarankan agar kerja sama dengan BPOM itu dioptimalkan. MoU sudah dilakukan oleh BGN dan BPOM, tinggal pelaksanaannya,” kata anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat dalam siniar yang dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Jakarta, Senin.

Dengan optimalisasi kerja sama itu, Komisi IX meyakini baik sumber daya manusia (SDM) dari BGN maupun BPOM dapat berkolaborasi dalam memastikan MBG bagi penerima manfaat benar-benar bergizi dan aman.

“Ini agar BGN juga welcome terhadap SDM BPOM untuk berkolaborasi memastikan makanan berkualitas, bergizi, aman, sanitasi SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi) juga tersedia dengan baik,” kata dia.

Selain itu, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto itu.

Lebih lanjut, Ru’yat mengungkapkan berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan oleh Komisi IX DPR RI, ditemukan bahwa salah satu penyebab terjadinya keracunan MBG adalah air dan tempat pembuatan makanan yang tidak higienis.

“Berarti ini menunjukkan bahwa ketersediaan air yang tidak higienis atau juga tempat yang mungkin tidak higienis sehingga masih ada kontaminasi bakteri dan ini harus dieliminasi,” kata dia.

Sebelumnya, BGN telah memastikan bakal memperketat pengawasan operasional seluruh SPPG guna mencegah kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan Program MBG. Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan dapur SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) diberi tenggat waktu sebulan untuk segera mengurus perizinan tersebut. Jika tidak, katanya, operasional dapur dihentikan sementara waktu, sebagai ­sanksi. Ant/S-2