Iran Klaim Tak Gunakan Nuklir untuk Senjata Militer

TEHERAN - Kepala Badan Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, menegaskan bahwa senjata nuklir tidak memiliki tempat dalam doktrin militer negaranya dan Iran sepenuhnya mampu mempertahankan diri tanpa senjata tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Eslami, Sabtu (31/1) dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Ia menekankan bahwa Iran tidak membutuhkan senjata nuklir dan telah memiliki kemampuan pencegahan dan daya tangkal yang memadai tanpa bom nuklir.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, awal pekan ini, memperingatkan Iran agar meninggalkan ambisi nuklirnya untuk menghindari konfrontasi militer, seraya mengumumkan bahwa armada laut besar AS sedang bergerak menuju Iran.

Iran kerap menuduh badan pengawas nuklir PBB mempolitisasi program nuklirnya. Bahkan, Teheran menuding Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, turut memfasilitasi serangan Israel terhadap fasilitas Iran pada Juni tahun lalu.

Eslami menyoroti sifat “politis” dari berkas nuklir Iran serta tekanan eksternal terhadap pimpinan IAEA. Menurutnya, Teheran tidak hanya sulit berharap agar kasus tersebut ditutup, tetapi juga memperkirakan tekanan akan semakin meningkat.

Ia menjelaskan bahwa perundingan telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan berbagai pemerintahan Iran terlibat secara politik, hingga menghasilkan kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Namun, ia menambahkan, AS dan tiga negara Eropa, yakni Inggris, Jerman, dan Prancis, gagal memenuhi komitmen mereka dalam perjanjian tersebut dan pada akhirnya mengakhiri kesepakatan melalui mekanisme snapback pada akhir tahun lalu.

Eslami menyebut pemboman terhadap fasilitas nuklir Iran selama perang 12 hari pada Juni 2025 sebagai tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir dilarang berdasarkan hukum internasional dan Piagam PBB.

Ia menambahkan bahwa seluruh fasilitas yang dibom terdaftar pada IAEA dan berada di bawah pengawasan ketat badan PBB tersebut.

Menurut Eslami, Iran tetap menjadi penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan mematuhi ketentuan pengamanan. Namun, kerja sama dengan IAEA telah ditangguhkan oleh parlemen Iran demi keamanan fasilitas nuklir dan personel terkait.

Ia mengatakan inspeksi terhadap lokasi yang rusak telah dihentikan, sementara inspeksi di fasilitas yang tidak terdampak tetap berlangsung. Ia juga menuduh IAEA tidak mengambil langkah apa pun setelah terjadinya serangan.

“Kami menghadapi ancaman aktif setiap hari. Pejabat Israel dan Amerika secara terbuka mengancam kami. Kami masih berada dalam situasi keamanan masa perang. Secara alami, kami telah menetapkan dan mengesahkan prosedur untuk kondisi seperti ini dan menaatinya secara ketat,” ujarnya.

Eslami menyerukan agar IAEA bertindak secara profesional dan independen sesuai dengan statuta lembaga tersebut, serta menjelaskan langkah-langkah apa yang akan diambil jika fasilitas nuklir diserang.

Menjelang pertemuan Dewan Gubernur IAEA pada Maret mendatang, Eslami memperkirakan tekanan terhadap Iran akan meningkat, termasuk kemungkinan pelimpahan berkas Iran ke Dewan Keamanan PBB.

Ia menyatakan bahwa produksi uranium yang diperkaya hingga 60 persen ditujukan untuk kebutuhan nasional di masa depan, seperti propulsi nuklir, karena tingkat pengayaan sebelumnya tidak memenuhi kebutuhan tersebut.

Selama perang Juni lalu, AS membom tiga fasilitas nuklir utama Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Setelah itu, Presiden Trump mengklaim bahwa program nuklir Iran telah “dihancurkan.” Pejabat Iran saat itu tidak mengonfirmasi maupun membantah klaim tersebut.

Eslami kembali menegaskan bahwa Iran tidak mengejar kepemilikan senjata nuklir, seraya merujuk pada fatwa Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang melarang senjata tersebut.

Sementara itu, di dalam negeri Iran, seruan agar pemimpin negara mempertimbangkan kembali doktrin militer non-nuklir semakin menguat, seiring meningkatnya ancaman dari AS dan Israel. Ant/Anadolu