Akademisi Beberkan Strategi Peningkatan PAD NTT Tahun 2026

KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di bawah kepemimpinan Gubernur Melki Laka Lena mematok target ambisius untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencapai Rp 2,8 triliun pada tahun 2026. 

Angka tersebut mencerminkan lonjakan lebih dari dua kali lipat dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 1,297 triliun, sebuah langkah berani untuk memutus ketergantungan fiskal terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, NTT, Dr. Roland E. Fanggidae, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan program prioritas nasional serta potensi daerah sebagai strategi utama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026.

“Arahan Gubernur NTT harus diterjemahkan secara sinergis oleh seluruh OPD agar target peningkatan PAD dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undana itu di Kupang, Kamis (29/1).

Hal itu ia sampaikan sebagai tanggapan atas arah kebijakan Gubernur NTT Melki Laka Lena yang menginginkan optimalisasi PAD 2026 guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Gubernur menyebutkan PAD Provinsi NTT pada tahun sebelumnya berada di angka Rp1,297 triliun. Pada 2026, pemerintah provinsi menargetkan peningkatan signifikan hingga Rp2,8 triliun

“Jika kita melihat kondisi keuangan pada 2025, hampir 70 sampai 80 persen pergerakan roda ekonomi di NTT banyak dipengaruhi oleh anggaran belanja pemerintah,” kata Roland.

Ia menilai ketergantungan pada transfer pemerintah pusat akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah pada 2026, terutama karena adanya rasionalisasi dan pengetatan anggaran.

Menurut dia, target Gubernur NTT untuk peningkatan PAD 2026 sebagai langkah strategis meskipun tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Proses tersebut diibaratkan seperti transformasi pertanian tradisional menuju hilirisasi yang membutuhkan tahapan panjang.

“Kebijakan optimalisasi PAD bisa menjadi lompatan penting bagi perekonomian NTT. Target peningkatan PAD 2026 tentu menjadi tantangan, sehingga daerah harus mencari dan memetakan sumber pendapatan baru,” kata Lokal Expert Kementerian Keuangan di NTT itu.

Roland menyebutkan, sumber-sumber PAD baru dapat digali melalui optimalisasi pariwisata premium, pengembangan komoditas unggulan berbasis One Village One Product (OVOP), serta pemetaan kembali potensi daerah dan profesionalisme pengelolaannya.

Selain itu, program-program prioritas nasional juga perlu dioptimalkan agar memberikan dampak langsung bagi ekonomi lokal.

“Program Makan Bergizi Gratis memiliki dana yang begitu besar. Seharusnya mampu mendorong perputaran ekonomi daerah itu, misalnya melalui pemenuhan kebutuhan telur, daging ayam, dan sayur-mayur dari petani lokal,” jelasnya.

Ia menambahkan, program OVOP berperan penting dalam mendorong kemandirian desa. Ketika desa mampu mengelola potensi unggulan dan meningkatkan PAD, dampaknya turut dirasakan hingga tingkat kabupaten dan provinsi.

Ia juga menyoroti pentingnya reformasi perpajakan daerah secara serius, mulai dari penyempurnaan regulasi, sistem pemungutan, hingga penutupan celah kebocoran administrasi.

“Penguatan tata kelola dan kelembagaan juga perlu diperkuat melalui kebijakan berbasis kinerja. Salah satunya dengan menautkan penyaluran anggaran provinsi ke kabupaten/kota dengan capaian peningkatan PAD,” katanya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan kelembagaan, optimalisasi potensi daerah sesuai karakteristik wilayah, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perbaikan iklim investasi, serta konsolidasi lintas sektor.