Pentagon akan Mengurangi Peran Pencegahan terhadap Serangan Korea Utara

WASHINGTON DC - Pentagon memperkirakan akan mengambil peran yang "lebih terbatas" dalam mencegah serangan Korea Utara, dengan Korea Selatan memikul tanggung jawab utama untuk tugas tersebut, demikian menurut dokumen kebijakan Pentagon yang dirilis pada hari Jumat (23/1), sebuah langkah yang kemungkinan akan menimbulkan kekhawatiran di Seoul.

Dari The Guardian, Korea Selatan menampung sekitar 28.500 tentara AS dalam pertahanan gabungan melawan ancaman militer Korea Utara dan Seoul telah meningkatkan anggaran pertahanannya sebesar 7,5 persen untuk tahun ini.

“Korea Selatan mampu memikul tanggung jawab utama untuk mencegah Korea Utara dengan dukungan AS yang penting namun lebih terbatas,” demikian bunyi Strategi Pertahanan Nasional, sebuah dokumen yang memandu kebijakan Pentagon.

“Pergeseran keseimbangan tanggung jawab ini sejalan dengan kepentingan Amerika dalam memperbarui postur kekuatan AS di Semenanjung Korea,” tambah dokumen tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pejabat AS telah mengisyaratkan keinginan untuk membuat pasukan AS di Korea Selatan lebih fleksibel untuk beroperasi di luar Semenanjung Korea sebagai respons terhadap berbagai ancaman yang lebih luas, seperti mempertahankan Taiwan dan mengendalikan jangkauan militer Tiongkok yang semakin meningkat.

Korea Selatan telah menolak gagasan untuk menggeser peran pasukan AS, tetapi telah berupaya meningkatkan kemampuan pertahanannya dalam 20 tahun terakhir, untuk mengambil alih komando masa perang dari pasukan gabungan AS-Korea Selatan. Korea Selatan memiliki 450.000 tentara.

Dokumen yang komprehensif ini, yang diterbitkan oleh setiap pemerintahan baru, menyatakan bahwa prioritas Pentagon adalah mempertahankan tanah air. Di kawasan Indo-Pasifik, dokumen tersebut menyatakan, Pentagon berfokus pada memastikan Tiongkok tidak dapat mendominasi AS atau sekutunya.

“Hal ini tidak memerlukan perubahan rezim atau perjuangan eksistensial lainnya. Sebaliknya, perdamaian yang layak, dengan syarat yang menguntungkan Amerika tetapi juga dapat diterima dan dijalani oleh Tiongkok, adalah mungkin,” demikian bunyi dokumen tersebut, tanpa menyebut nama Taiwan dalam dokumen setebal sekitar 25 halaman itu.

Tiongkok mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri dan tidak mengesampingkan penggunaan kekerasan untuk menguasai pulau tersebut. Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing dan mengatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka.