Pemkab Blora Cari Solusi Atasi Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, masih mencarikan solusi terkait kekosongan jabatan perangkat desa yang totalnya mencapai 369 formasi, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah masih mempertimbangkan berbagai aspek, terutama kesiapan anggaran dan kebijakan penghasilan tetap perangkat desa, sehingga untuk saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait proses pengisian dan penjaringan perangkat desa," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Wahyu Triatmoko, di Blora, Kamis (22/1).

Meski jumlah kekosongan perangkat desa cukup besar, kata Wahyu, pengisian jabatan tersebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Hal itu mengingat kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk menambah jumlah perangkat desa karena akan berdampak langsung pada meningkatnya beban pengeluaran penghasilan tetap.

Selain itu, kemampuan fiskal daerah juga tercatat mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut, imbuh dia, semakin diperberat dengan menurunnya alokasi dana desa Kabupaten Blora pada tahun 2026 yang jumlahnya sekitar Rp105 miliar, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp130 miliar.

"Dengan berkurangnya alokasi dana desa, pemerintah desa dituntut untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola anggaran yang tersedia agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan optimal," ujarnya.

Wahyu menambahkan kekosongan jabatan perangkat desa yang mencapai ratusan itu sebagian besar karena aparatur desa yang memasuki masa pensiun serta meninggal dunia.

"Rinciannya terdiri atas 10 jabatan kepala desa, 17 sekretaris desa, 125 kepala seksi, 103 kepala urusan, dan 124 kepala dusun. Jika tidak termasuk kepala desa, jumlah kekosongan perangkat desa mencapai 369 posisi," ujarnya.

Meskipun demikian, ia meminta pelayanan pemerintahan desa tetap diupayakan optimal, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.