Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pemkab Blora Cari Solusi Atasi Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

📅 Kamis, 22 Jan 2026, 13:10 WIB | Oleh: Tim Penulis
Pemkab Blora Cari Solusi Atasi Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Doc: ANTARA
Ket. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora Wahyu Triatmoko.

BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, masih mencarikan solusi terkait kekosongan jabatan perangkat desa yang totalnya mencapai 369 formasi, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah masih mempertimbangkan berbagai aspek, terutama kesiapan anggaran dan kebijakan penghasilan tetap perangkat desa, sehingga untuk saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait proses pengisian dan penjaringan perangkat desa," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Wahyu Triatmoko, di Blora, Kamis (22/1).

Meski jumlah kekosongan perangkat desa cukup besar, kata Wahyu, pengisian jabatan tersebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Hal itu mengingat kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk menambah jumlah perangkat desa karena akan berdampak langsung pada meningkatnya beban pengeluaran penghasilan tetap.

Selain itu, kemampuan fiskal daerah juga tercatat mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut, imbuh dia, semakin diperberat dengan menurunnya alokasi dana desa Kabupaten Blora pada tahun 2026 yang jumlahnya sekitar Rp105 miliar, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp130 miliar.

"Dengan berkurangnya alokasi dana desa, pemerintah desa dituntut untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola anggaran yang tersedia agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan optimal," ujarnya.

Wahyu menambahkan kekosongan jabatan perangkat desa yang mencapai ratusan itu sebagian besar karena aparatur desa yang memasuki masa pensiun serta meninggal dunia.

"Rinciannya terdiri atas 10 jabatan kepala desa, 17 sekretaris desa, 125 kepala seksi, 103 kepala urusan, dan 124 kepala dusun. Jika tidak termasuk kepala desa, jumlah kekosongan perangkat desa mencapai 369 posisi," ujarnya.

Meskipun demikian, ia meminta pelayanan pemerintahan desa tetap diupayakan optimal, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Industri Bioetanol Indonesia Mau Digenjot, Mentan Bidik Investasi BUMN dan Swasta
    Potensi penghematan devisa negara hingga mencapai Rp500 triliun ...
  • Pertamina dan Jababeka Berkolaborasi Menuju Kawasan Hijau dan Nol Emisi
    Melihat tren positif pemasangan infrastruktur panel surya yang ...
  • Kemenperin Pacu Industri Halal Tembus Pasar Global Lewat Halal Indo 2026
    Langkah mendorong penyerapan 60 persen vendor lokal di ...
  • Bukan Sekadar Ekspor, Industri Pangan Indonesia Kejar Posisi di Rantai Nilai Global
    Ulasan yang sangat komprehensif mengenai posisi manufaktur Indonesia ...
  • Industri Besar di Kaltim Didorong Wajib Serap 60 Persen Vendor dan UMKM Lokal.
    Langkah Komisi VII DPR RI dalam mendorong regulasi ...
Advertisement
Art Jakarta Detail Sidebar
Nasional
Asosiasi Ojol Tolak Status ...
Advertisement
Puncak Peringatan HUT Ke-81 TNI di Monas Dibatalkan

Puncak Peringatan HUT Ke-81 TNI di Monas Dibatalkan

22 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.