Redam Isu Intervensi Terkait Tukar Jabatan Wamenkeu-Deputi BI, Menkeu Tegaskan Bank Sentral Tetap Independen

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan independensi Bank Indonesia jika Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono nantinya resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI.

Menurutnya, mekanisme kelembagaan dan aturan yang mengikat di BI sudah cukup kuat untuk menjaga jarak dari potensi intervensi politik.

Penegasan ini sekaligus menjadi upaya meredam keraguan pasar, agar proses pengisian jabatan tetap dipahami sebagai penguatan institusi, bukan pintu masuk campur tangan pemerintah terhadap kebijakan moneter.

Purbaya, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (20/1), mengatakan proses pengambilan keputusan BI seharusnya bersifat musyawarah mufakat, sehingga pendapat satu orang tak serta merta menjadi keputusan mutlak kebijakan bank sentral.

“Deputi gubernur harusnya bukan satu orang. Ada tujuh. Nggak bisa satu orang memengaruhi semuanya, harus diskusi antara mereka saja nanti,” ujar Purbaya.

Terkait jabatan politik Thomas, Purbaya berpendapat wakilnya itu akan melepaskan keterlibatan dalam partai dan menjadi independen sebelum proses fit and proper test Deputi Gubernur BI.

Sementara menyoal sokongan terhadap program pemerintah, Purbaya memastikan tak akan melibatkan BI dalam pendanaan program pembangunan.

Menkeu pun menyebut publik akan mudah mengetahui bila terjadi intervensi berlebihan oleh pemerintah terhadap bank sentral.

“Kami akan jaga independensi bank sentral semaksimal mungkin. Kalau waktu tahun 2020 kan ada krisis yang besar sekali sehingga harus disamakan kebijakannya, kalau sekarang nggak. Dalam pengertian, saya nggak akan "memeras" bank sentral untuk membiayai program pembangunan kita,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman berpendapat pertukaran jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) tak menambah beban rupiah asal independensi bank sentral tetap terjaga.

“Selama kredibilitas institusional BI terjaga dan batas antara kebijakan fiskal dan moneter tetap jelas, isu pencalonan tidak akan berkembang menjadi faktor penekan tambahan bagi rupiah maupun stabilitas makroekonomi nasional,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Pergerakan rupiah saat ini lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal, seperti dinamika suku bunga global, penguatan dolar AS, dan arus modal asing di pasar keuangan negara berkembang. Karena itu, kata Rizal, tekanan rupiah saat ini tidak bisa langsung dikaitkan dengan satu isu pencalonan pejabat.

Rizal menggarisbawahi kunci utama di tengah wacana pencalonan ini adalah penguatan kepercayaan terhadap institusi, bukan individu.

Proses seleksi perlu dilakukan secara transparan dengan penekanan kuat pada independensi bank sentral, khususnya untuk posisi yang membidangi moneter. Dengan begitu, stabilitas rupiah dan ekonomi dapat tetap terjaga.

“Di saat yang sama, BI perlu menjaga konsistensi komunikasi kebijakan agar pasar yakin bahwa arah moneter tetap berbasis data dan disiplin,” tuturnya.