Wamenhaj Sebut 6 Calon Petugas Haji Dipulangkan akibat Tak Jujur dengan Kesehatannya

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan ada enam calon petugas haji yang dipulangkan dari pendidikan dan pelatihan (diklat) di Asrama Haji Pondok Gede karena tidak jujur soal kondisi kesehatannya.

Hal itu disampaikan Wamenhaj dalam apel malam di hadapan lebih dari 1.600 peserta diklat calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1447 H/2026 M di Jakarta, Kamis (15/1) 

"Laporan yang saya terima sudah ada yang berguguran. Ada setidaknya enam orang. Tiga di antaranya karena sakit," ujar Wamenhaj.

Yang menjadi sorotan utama Wamenhaj adalah faktor ketidakjujuran peserta sejak awal seleksi. Beberapa peserta diketahui menyembunyikan riwayat penyakit serius yang berisiko menular atau memberatkan tim, seperti Tuberkulosis (TBC) dan gangguan ginjal.

"Sejak awal masuk tidak jujur menyatakan bahwasanya dia ada sakit. Misalnya TBC atau ginjal yang justru bisa mencelakai teman-teman sekalian. Penyakit seperti TBC itu menular, maka kami memutuskan untuk memulangkan dan menggugurkan haknya," kata Wamenhaj.

Keputusan tersebut menegaskan bahwa menjadi petugas haji bukan sekadar kesempatan beribadah gratis, melainkan tugas berat yang menuntut kondisi fisik prima atau memenuhi syarat kesehatan (istitha'ah).

Petugas haji harus siap bekerja di bawah tekanan cuaca ekstrem dan kelelahan fisik saat melayani jamaah lansia. Jika petugas sendiri sakit, maka pelayanan kepada jamaah dipastikan akan terganggu.

Wamenhaj pun mengingatkan peserta yang tersisa untuk menjaga kesehatan hingga akhir pelatihan pada tanggal 30 Januari nanti. Ia menekankan filosofi "satu keluarga" yang saling menjaga, yang berarti tidak boleh ada satu pun petugas yang menjadi sumber bahaya bagi petugas lainnya.

"Kita ingin semuanya tetap sehat dan bugar untuk memastikan nanti pada bulan April dan Mei kita bisa bertugas dengan baik," ujar Wamenhaj.

Standar kesehatan dan kejujuran menjadi harga mati bagi calon petuga haji. Ketegasan tersebut menjadi sinyal bahwa Kemenhaj tidak akan mentolerir ketidaksiapan fisik yang ditutupi oleh manipulasi data kesehatan.