Target Ekonomi Tumbuh 6 Persen Membutuhkan “Extraordinary Effort”

JAKARTA - Pemerintah optimistis ekonomi Indonesia pada 2026 bakal tumbuh 6 persen atau melampui target yang telah ditetapkan dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni 5,4 persen. Optimisme itu karena penguatan dan sinkronisasi kebijakan antara fiskal dan moneter dalam beberapa waktu terakhir telah membantu pemulihan ekonomi berjalan lebih baik. 

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam berbagai kesempatan mengatakan perekonomian Indonesia memiliki modal yang cukup untuk tumbuh hingga 6 persen pada 2026. “Seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai,” kata Purbaya.

Dia mengakui, perekonomian nasional sempat mengalami perlambatan yang cukup signifikan sepanjang sembilan bulan pertama 2025. Namun demikian, Menkeu menilai perkembangan kebijakan fiskal dan moneter dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi bekal penting untuk menghadapi tahun anggaran 2026.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti mengatakan, untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen butuh extraordinary effort atau upaya yang tidak biasa.

Belanja pemerintah jelasnya, benar-benar harus dipakai untuk menggerakkan roda perekonomian melalui sektor-sektor produktif yang bisa mendorong industri manufaktur, terutama industri padat karya yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan massif.

“Insentif bisa diberikan untuk menarik investor agar mengisi puzzle-puzzle yang masih kosong dalam rantai pasok industri manufaktur dari hulu sampai hilir,”ungkap Esther.

Tidak hanya itu, insentif papar Esther harus mendorong ekosistem industri manufaktur lebih baik misalnya menurunkan biaya logistik dan distribusi agar biaya produksi lebih murah dan harga produk Indonesia akan lebih kompetitif di pasar global, sehingga ekspor meningkat.

Di sisi lain, industri jasa juga jangan terlupakan karena kontribusinya terhadap perekonomian juga signifikan. Human development resources dan penguasaan teknologi serta research dan development (R&D) juga dilakukan untuk terus mendorong industri tersebut.

“Kuncinya setop program populis, fokus pada program produktif yang bisa generate national income lebih besar. Tentunya juga harus sustainable. Jangan sampai industri ini mencemari dan merusak lingkungan sehingga menimbulkan bencana,” papar Esther.

Sebelumnya, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Iyuk Wahyudi mengatakan, ruang fiskal APBN 2026 akan jauh lebih sempit dibanding tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan tekanan penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih dan kebutuhan belanja yang tetap tinggi.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah dituntut lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja agar tidak mengorbankan fungsi APBN sebagai instrumen stimulus ekonomi.

“Kalau defisit dijaga hanya dengan menahan belanja produktif, risikonya justru kontraproduktif bagi pertumbuhan,” katanya.

Kebijakan Efektif

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, pertumbuhan ekonomi sulit lebih dari 5 persen di tengah kondisi geopolitik dan pelemahan konsumsi domestik.

Harga pangan kata Bhima berisiko inflasi karena tarik menarik pasokan dengan makan bergizi gratis (MBG). Program APBN- nya ambisius dengan defisit yang melebar tetapi belum targeted dan kurang fokus.

“Upaya mendorong pertumbuhan lebih tinggi harus ada kebijakan yang lebih efektif tanpa melebarkan belanja. Misalnya jelang ramadan pemerintah memangkas PPN dari 11 menjadi 9 persen itu harus dilakukan,”ungkap Bhima.

Pada kesempatan lain, pengamat ekonomi dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Ermatry Hariani, mengatakan, target pertumbuhan di atas 5,4 persen tahun ini dianggap terlalu tinggi dan optimis, sementara banyak faktor yang akan menjadi kendala harapan tersebut.

“Saya lebih memilih sedikit konservatif, seperti BI yang memprediksi pertumbuhanhanya sekitar 4,7 sampai sekitar 5 persen. Kalau di atas 5,4-5,5 rasanya memang terlalu ambisius karena sekarang semua serba sulit. Rupiah kita makin dekat 17 ribu sementara daya beli belum pulih,” kata Ermatry.

Kalau dilihat dari strategi yang akan dilakukan, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengembangkan ekonomi hijau, maka hal itu sepertinya butuh waktu untuk melihat hasilnya.Apalagi kalau perang di Timur Tengah kembali pecah, dampaknya akan signifikan.

“Konflik Timur Tengah bisa mengganggu pasokan minyak global, menyebabkan harga minyak naik. Sebagai net oil importer akan sangat merasakan termasuk kenaikan harga BBM,inflasi, sampai pelemahan rupiah,” jelasnya.