Foto: DPR Gelar Rapat Panja Bahas Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan

Ads

📅 Jumat, 09 Jan 2026, 04:00 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi (kiri) bersama Pakar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Eliasta Sembiring Meliala (kedua kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Reformasi Kepolisian-Kejaksaan-Peradilan Komisi III DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/1). Komisi III DPR melalui Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan menegaskan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden. Serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR telah sejalan dengan amanat reformasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman didampingi Wakil Ketua Rano Alfath (kanan) memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)/Rapat Panja Reformasi Kepolisian-Kejaksaan-Peradilan dengan Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi dan Pakar Kriminologi Universitas Indonesia Profesor Adrianus Eliasta Sembiring Meliala di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/1).

Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi (kiri) bersama Pakar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Eliasta Sembiring Meliala (kanan) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Reformasi Kepolisian-Kejaksaan-Peradilan Komisi III DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/1).

Foto: DPR Gelar Rapat Panja Bahas Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan

Doc. Koran Jakarta/M. Fachri

Berita Foto Terbaru

Upacara Pembaretan Pendidikan Komando 178 dan 179 Marinir

Pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif subsektor kuliner

Sidang perdana Bupati Pati nonaktif Sudewo di Semarang

Mengisi libur sekolah dengan edukasi kearifan lokal

Target pengembangan florikultura

Edukasi literasi keuangan Bank Indonesia kepada guru