Kebangkrutan Pelaku Ekonomi Sirkular Arus Bawah, Negara Harus Hadir

Oleh Bagong Suyoto

Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) 

Sampah jika dikelola dengan baik dan benar bisa menjadi berkah, kata sebagian orang. Tapi jika dibiarkan, lama kelamaan jadi masalah beranak-pinak. Jika diolah untuk bahan baku daur ulang, tetapi harga-harganya anjlok terus-menerus menimbulkan sakit kepala. Bukan lagi berkah, tetapi petaka kebangkrutan pelaku circular economy aras bawah.

Pengelolaan sampah non-organik, hampir semua jenis sangat diminati banyak orang, terutama plastik, kertas, logam, kaca/beling, karet, kain, kayu hingga tulang. Pokoknya sampahbernilai ekonomis akan diburu orang, terutama pelaku circular economy. Di antaranya pemulung, pengepul, pencacah plastik, bank sampah, TPS3R, dan lainnya.

Sampah non-organik itu menjadi urusan mereka. Bahkan, pihak korporatdaur ulang plastik, kertas, logam, beling pun memperebutkan bahan baku tersebut. Semua sampah yang bisa didaur-ulang jadi rebutan. Korporat daur ulang plastik jenis PET membangun perusahaan dengan investasi sangat besar, Rp250-500 miliar di Tangerang, Serang, Bogor, Cikarang, Solo, Surabaya, Pasuruan, dll.

Pada 2024, komposisi sampah nasional; jenis sampah plastik ± 19-20% (11,6-12 juta ton/tahun), kertas ± 10-11% (10,5-11 juta ton/tahun). Sedang kebutuhan bahan baku plastik ± 1,6 juta ton dan kertas ± 7,2 juta ton. Pasokan bahan baku daur ulang domestik untuk plastik ± 1,2 juta ton dan kertas ± 3,7 juta ton. Gap pasokan untuk plastik ± 443.251 ton (28%) dan kertas ± 3,5 juta ton (49%). Pengumpulan bahan baku daur ulang dalam negeri harus ditingkatkan melalui penguatan peran bank sampah, TPS3R, sektor informal.

Gambaran sektor daur ulang dalam negeri tampak menjanjikan. Maknanya, kita bisa menuntaskan persoalan sampah dalam negeri. Sektor industri daur ulang dapat menyerap ribuan, bahkan jutaan pekerja dan memberikan income, berkontribusi terhadap income negara, dan dampak positip lain.

Tetapi fakta lapangan bicara berbeda sekali. Sampah menjadi ladang rezeki, tumpuan hidup sebagian penduduk republik ini. Mereka disebut pelaku circular economy aras bawah;pemulung, pengepul, pemilah sampah, sopir, kernek dan kuli bongkar muat. Perannya sangat penting dan agar bisa bertahan hidup. Ini bagian resiliensi mereka.

Cuma permasalahannya, mereka membuang sisa-sisa sortir sampah di sembarang tempat atau dibakar meskipun dilarang pemerintah. Alasannya, residu atau jenis sampah plastik tertentu tidak laku dijual. Contoh jenis sachet yang kecil-kecil, seperti bungkus makanan anak-anak, sachet berbagai jenis merk kopi, bekas bungkus mie instan, bekas plastik kemasan. Jenis plastik tersebut dikategorikan plastik multi-layer. Jika didaur-ulang perlu teknologi canggih dan biayanya sangat mahal.

Harga Sampah Turun Terus

Ketika akhir dan awal tahun harga sampah campuran (gabrugan) jatuh, dari Rp 1.400 menjadi Rp 700-800/kg. Pemulung dan keluarganya terdampak pusing kepala. Juga bos/pengepul yang selama ini menaunginya, ikut pusing karena harga-harga sampah dari TPST/TPA jatuh dratis hingga 50-60%. Perlahan modal bos habis untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari dan upah pekerja. Terpaksa bos menjual barang miliknya yang berharga, seperti mobil, tanah, perhiasan emas, dan lainnya.

Salah satu bos di dekat TPST Bantargebang, sebut Herman (51) namanya, asal Indramayu Jawa Barat. Ia lebih 15 tahun menjadi pengepul dan pengelola penggilingan plastik. Ketika harga sampah pungutan bagus, ia bisa mempekerjakan 25-30 orang. Upah kerja rata-rata Rp75-100 ribu/hari dansistem borongan Rp700-1.000/kg.

Putaran uangnya kisaran Rp25-30 juta, kadang bisa Rp40 juta per bulan. Ia memiliki truk, pickup dan mobil pribadi. Ia hidup sederhana bersama anaknya buah di gubuk. Ketika masih jaya, Herman hanya mengontrol pekerjaan anak buahnya, yang bongkar muat, menimbang dan memilah sampah. Usaha Herman mengalami kemajuan selama 5-6 tahun.

Namun, roda berputar, sudah dua atau tiga tahun belakangan harga-harga sampah dari TPST/TPA terus turun, sulit diprediksi. Ia sangat bingung. Harga fluktuatif dan cenderung turun terus, tetapi biaya operasional tetap, bahkan naik, misal untuk beli BBM, listrik, upah pekerja.

“Upah pekerja ini tidak bisa turun, kalau sudah diupah Rp 100 ribu, ya Rp 100 ribu nggak mau turun. Pinginnya malah naik. Alasannya, semua kebutuhan dapur pada naik”, ujar Herman.

“Sekarang ini yang paling sedih, untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Yang penting bisa makan, ada nasi dan lauk seadanya, ikan gesek, teri, sambel dan sayur asem,” tambahnya.

Ketika kami beberapa kali berkunjung ke lapaknya, terakhir pada 29 November 2025, Herman menceritakan turunnya berbagai jenis sampah, terutama sampah yang sudah dipilah dan dicacah. Ia menjual cacahan plastik pada bos. Lokasi pabriknya hanya 1 km.

Sekarang harga PET belum digiling di lapangan Rp3.500-4.000/kg, PP gelas Rp3.000/kg. Itupun dipotong timbangan 12-15 persen. Harga PP PKRp3.700/kg, ember Rp2.000/kg, lapak (nileks) Rp1.500-2.500/kg. Harga karpet, sudah diambil kancing dan ruslitingnya Rp450-500/kg, padahal harga di pabrik mencapai Rp1.200/kg.

Sementara itu harga di tingkat pengepulTPST Bantargebang. Plastik jenis lapak (nileks) Rp4.000/kg turun menjadi Rp2.000/kg. Beling Rp1.350/kg turun menjadi Rp800/kg, beling warna hijau Rp1.200/kg turun menjadi Rp400/kg. Nyaris semua harga cacahan plastik anjlok.

Dua tahun lalu ketika harga cacahan bagus, semangat bekerja cukup tinggi. Contoh harga beberapa plastik cacahan: PET Rp13.500/kg, PP gelas Rp13.000/kg, PP PK Rp9.000/kg, ember Rp8.000/kg, naso Rp10.500/kg.Pada bulan April-November 2025 harga-harga plastik cacahan turun dratis; plastik PET Rp7.000/kg, PP gelas Rp6.000/kg, PP PK Rp6.800, ember Rp4.700, dan naso Rp8.000/kg.

Kekuatan pasar bebas model kapitalis sulit dilawan, karena ia memiliki kapital, teknologi dan networking sangat besar dan luas. Kekuatan mereka kendalikan bahan baku daur ulang, pun konteks ekspor impor bahan baku daur ulang. Mereka itu terdiri dari kekuatan negara industri maju dan negara petroleum (minyak). Upaya pengendalian dan pengurangan plastik dalam pernjanjian-perjanjian internasional misalnya, tidak pernah berhasil tanpa dukungannya.

Menurut Herman harga-harga sampah hancur bingung menghadapinya. Jual barang ke bos pabrikan tempo pembayarannya. Penjualan barang menunggu pembayaran sebulan. Percuma menjual barang tidak dapat uang. Karena uang akan digunakan untuk operasional.

“Biasanya harga bantingan, pada bulan puasa. Itu politik bos, naik Rp 100-200/kg. Kalau turun Rp 500-1.000/kg. Kalau harga sudah turun, hampir tiap bulan atau hanya beberapa minggu turun”, keluhnya.

Modal Ludes, Bos Ikut Sortir

Sejak April/Mei 2025 posisi Herman berada titik nadir, modal yang dijalankan semakin menipis dan ludes. Yang sangat menyedihkan, satu-satunya truk yang digunakan untuk mengangkut barang/sampah terpaksa dijual untuk membiayai operasional.

Bahkan, yang menyedihkan, dulu anak buahnya 30 orang, sekarang tinggal 6 orang. Ia sudah bingung, mau apalagi. Situasi harga-harga sampah pungutan pemulung terus turun. Kondisi buruk ini menyulitkan hidup, apalagi membuka peluang pekerjaan.

Sekarang Herman terpaksa ikut bekerja mensortir sampah. Tidak cukup uang untuk membayar upah pekerja. Ia mengandalkan diri sendiri dan bantuan keluarganya.

“Kami udah lama kerja di sampah, mau pindah kerjaan lain, kerja apa? Bingung, selama ini menekuni kerjaan di sampah. Apa pun kondisinya, kami bertahan. Yang penting bisa makan”, ujar Herman.

“Kami orang kecil mau minta pertolongan pada siapa. Apa pemerintah mengurus orang di sampah? Omongan kami tidak didengar. Selama ini tidak ada yang menolong atau membantu kami. Tidak ada organisasi yang menolong. Kami cari modal sendiri,“ tambahnya.

Pemulung dan pengepul dalam meningkatkan tarap hidup harus berjuang sendiri. Bekerja keras siang malam agar memperoleh income cukup, lalu menabung ketika situasi baik. Dus, tidak bisa mengandalkan lembaga atau organisasi yang mengatasnamakan atau memayungi mereka. Ternyata, organisasi itu hanya mencari makan untuk pengurusnya.

Bos Biji Plastik

Sampah plastik yang disortir partai kecil atau siap giling. Herman punya pencacahan plastik. Kemudian, cacahan plastik itu dijual ke bos langganan, yakni pabrik proses biji plastik yang berada di Kelurahan Ciketingudik Bantargebang. Bos biji plastik dikenal dengan nama Ridwan. Warga sekitar dan para pengepul rekanan memanggil bos Iwan. Bos asal Madura ini punya tiga pabrik biji plastik/pallet, letaknya dekat TPST Bantargebang.

Sekitar TPST terdapat 15-16 pabrik biji plastik. Pabrik-pabrik itu mendekatkan lokasi dengan bahan baku, pembangunannya mulai marak pada 2015/2016-an. Pabrik proses biji plastik ada yang fokus hanya plastik kresek dan daun, plastik BS dan himpek, PET, PP gelas, dan plastik ember, mainan, PK, Naso, tali klem plastik. Para bos biji plastik tersebut mengirim produknya ke Purwakarta, Bandung, Jakarta, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, dll.

Pada umumnya, dalam paket besar dengan DO tertentu, perusahaan produsen biji plastik ketika mengirim barang tidak langsung dibayar, ada tempo sebulan, dua bulan, tiga bulan. Ada yang sampai enam bulan. Hal ini sering dialami bos Iwan. Kecuali, permintaan jumlah kecil, misal 4-5 kw atau 1-2 ton biasanya dibayar kontan. Uang masukan ini dapat digunakan untuk menambah biaya operasional.

Investasi bos Iwan lumayan besar, ratusan miliar rupiah. Demikian modal yang diputar untuk tiga pabriknya bisa belasan miliar rupiah, cukup lumayan besar. Untuk upah karyawan saja sekitar Rp 80-100 juta per bulan. Belum uang BBM, bayar listrik, bayar konsultan, bayar keamanan. Karena harga teknologi biji plastik cukup mahal, harga mesin second Rp4-5 miliar. Kalau mesin baru bisa dua, tiga kali lipat. Butuh lahan luas, setidaknya 0,5-1 hektare, infrastruktur gudang, tempat mesin, kantor, kendaraan, forklift, dll.

Usaha proses biji plastik semakin modern dan canggih teknologinya semakin besar anggarannya. Ternyata, mengelola sampah menjadi barang yang berguna butuh uang besar. Jelas, tidak bisa mengolah sampah hanya modal dengkul atau omongan saja. Kosulitan yang dialami mereka membutuhkan kehadiran negara dan pihak lain.

Mereka meminta pada pemerintah dan dunia usaha daur ulang agar memberi jalan terbaik untuk kelangsungan dan perbaikan taraf hidup, sebagai berikut:

(1) Pemerintah harus menstabilkan harga-harga berbagai sampah pungutan dalam negeri.

(2) Pemerintah harus melayani, melindungi keberadaan sektor informal persampahan, dan menfasilitasi teknologi, permodalan, pasar daur ulang, serta informasi secara cepat dan tepat.

(3) Pemerintah dan dunia usaha memfokuskan sampah dalam negeri sebagai bahan baku industri daur ulang.

(4) Pemerintah dan dunia usaha daur ulang mesti mengurangi impor bahan baku, setidaknya 25% bahan baku impor dan 75% bahan baku dalam negeri. Lebih bijaksana melakukan stop impor bahan baku dan sampah dari luar negeri. Hal ini akan menjadi benteng utama terhadap kekuatan sosial, ekonomi, politik dan lingkungan hidup Indonesia. Sebagaimana diamanatkan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan terakait.

(5) Pemerintah harus memberikan insentif kepada sektor informal pengelola sampah sebagai bagian dari pelaku circular economy (mandat Pasal 21 ayat (1)UU No. 18/2008). Dunia usaha sebagai produsen kemasan plastik dan lainnya harus memberikan dukungan dana program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Extended Producer Responsibility (EPR) pada pemulung, pelapak dan pencacahan plastik bagian dari rantai ekonomi sirkular.