Ekonom Soroti Strategi Bank Saat Pemerintah Tarik Kembali SAL Rp75 T

JAKARTA – Pemerintah mulai menarik kembali bail out atau suntikan modal di Himbara sebagai langkah menormalkan peran bank-bank pelat merah setelah melewati fase pemulihan likuiditas.

Kebijakan ini mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap kesehatan keuangan Himbara sekaligus mendorong efisiensi operasional, tetapi juga menandai pergeseran dari dukungan fiskal langsung ke penguatan mekanisme pasar dalam mendukung penyaluran kredit dan stabilitas sistem perbankan.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai dampak penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp75 triliun dari Himbara ditentukan oleh strategi masing-masing bank dalam merespons perubahan likuiditas, sehingga tidak otomatis menekan penyaluran kredit.

Dalam hal ini, dampak penarikan dana akan bergantung pada pilihan bank, apakah menaikkan bunga dana serta memperketat kredit untuk menjaga margin dan likuiditas, atau tetap agresif karena permintaan kredit kuat dan likuiditas pasar uang masih longgar.

Josua, saat dihubungi di Jakarta, Senin (5/1), menjelaskan bahwa penarikan SAL pada dasarnya membuat likuiditas menjadi lebih ketat terutama jika dana tersebut selama ini menjadi sumber pendanaan yang relatif stabil.

Namun, dari sisi pemerintah, penarikan tersebut dilakukan secara bertahap. Dana akan dibelanjakan kembali melalui belanja pusat dan daerah, sehingga secara sistem tidak benar-benar keluar dari perekonomian.

“Artinya, secara sistem uangnya tidak benar-benar keluar, hanya berubah jalur dari penempatan SAL pemerintah di perbankan menjadi uang yang beredar lewat pembayaran belanja,” jelas Josua.

Ia mengatakan bahwa dampaknya terhadap industri perbankan umumnya lebih terasa pada perubahan sebaran dana. Sejumlah bank bisa kehilangan simpanan, sementara bank lain justru menerima tambahan dana dari pihak yang memperoleh pembayaran belanja.

Karena itu, ujar Josua, risiko kenaikan biaya dana paling nyata bukan di level sistem, melainkan pada bank yang harus menutup kekosongan likuiditas dengan menaikkan bunga simpanan atau mencari sumber pendanaan lain.

Adapun pada level sistem, likuiditas perbankan tercatat masih memadai, sebagaimana data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Per Oktober 2025, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) berada di level 84,26 persen serta alat likuid perbankan berada di angka Rp2.875 triliun, sehingga masih terdapat ruang penyesuaian.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penarikan dana senilai Rp75 triliun dari sistem perbankan bakal digunakan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), di mana ia menjamin langkah tersebut tak akan mengganggu jalannya sistem perekonomian.

“Itu buat belanja rutin kementerian/lembaga. Saya tarik, seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjakan lagi. Jadi, langsung masuk ke sistem perekonomian, tidak mengganggu uang beredar di sistem perekonomian,” kata Purbaya dalam wawancara cegat seusai Seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (2/1).

Justru, kata dia, penarikan dana tersebut bakal mendongkrak efek berganda (multiplier effect) pada sistem ekonomi.

Sebab, pemerintah pusat dan daerah bakal membelanjakan peralihan uang itu sehingga makin mendorong aktivitas ekonomi.

“Malah harusnya lebih bagus, karena ada dampak multiplier dari belanja pemerintah, pusat maupun daerah. Jadi itu nggak apa-apa, tapi yang Rp201 triliun masih saya taruh di perbankan,” ujarnya.

Pada akhir tahun kemarin (31/12/2025), Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah menarik dana sebesar Rp75 triliun dari total Rp276 triliun yang sebelumnya ditempatkan di sistem perbankan.

Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp276 triliun yang berasal dari SAL ke lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD).

Rinciannya, masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI memperoleh Rp80 triliun, BTN Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, serta Bank DKI Rp1 triliun.