Menperin Sarmuji: Industri Baja Harus Diproteksi, Bahan Baku Mamin Harus Murah

JAKARTA— Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional melalui penyediaan bahan baku yang kompetitif serta perlindungan terhadap industri strategis dari tekanan produk impor.

Hal itu disampaikan Sarmuji seusai menerima aspirasi dari Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) dan The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) di Jakarta, Rabu (14/10).

"Kami menerima berbagai aspirasi dari pelaku industri makanan dan minuman serta industri baja. Kementerian Perindustrian akan terus memberikan dukungan agar industri nasional semakin berdaya saing, termasuk mencarikan solusi terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi," kata Sarmuji.

Untuk industri baja, Sarmuji menilai proteksi menjadi keharusan karena sektor tersebut bersifat strategis.

"Untuk industri strategis seperti baja, tentu perlu ada proteksi, baik melalui instrumen tarif maupun nontarif. Namun, proteksi saja tidak cukup. Kita juga harus meningkatkan daya saing industri agar semakin tangguh menghadapi persaingan global," tegasnya.

Menperin menekankan, perlindungan terhadap industri dalam negeri harus berjalan beriringan dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sebab, kebijakan proteksi memiliki keterbatasan sehingga industri perlu terus memperkuat kemampuan bersaing secara berkelanjutan.

Utilisasi Baja Hanya 43-57 Persen

Pernyataan Menperin itu merespons keluhan IISIA soal rendahnya utilisasi industri baja nasional yang saat ini hanya berkisar 43-57 persen, sementara impor baja hingga Agustus 2026 telah menyentuh 7 juta ton.

"Saat ini industri baja nasional menghadapi gempuran produk impor yang sangat besar, tidak hanya dari Tiongkok, tetapi juga negara lainnya. Apalagi, kelebihan produksi baja dunia mencapai sekitar 640 juta ton, dengan 120 juta ton berasal dari Tiongkok," ujar Chairman IISIA Willgo Zainar.

Vice Chairman IISIA Ismail Mandry menyebutkan, asosiasi memiliki 189 perusahaan anggota dengan produksi baja mencapai 18 juta ton per tahun. Sementara impor baja pada 2024-2025 mencapai sekitar 8 juta ton per tahun.

"Kami berharap impor baja dapat dikendalikan, terutama untuk produk yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri. Kami bukan antiimpor, tetapi perlu ada keseimbangan agar industri nasional tetap dapat tumbuh dan berdaya saing," jelas Ismail.

Selain persoalan impor, IISIA juga menyoroti implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Industri baja saat ini hanya dapat memanfaatkan sekitar 60 persen dari kuota gas yang diperoleh, sehingga belum optimal dalam mendukung kebutuhan energi untuk proses produksi.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Kami akan bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lainnya mencari solusi atas berbagai isu yang telah disampaikan oleh asosiasi dan dibahas bersama Bapak Menteri, sehingga industri baja nasional dapat semakin kompetitif," ujar Setia.

Sementara untuk industri makanan dan minuman, Sarmuji menyoroti persoalan harga bahan baku, khususnya beras pecah untuk industri bihun.

Harga beras pecah dari luar negeri berkisar Rp5.700 hingga Rp6.000, sedangkan harga di dalam negeri mencapai sekitar Rp11.000.

"Selisih harga ini cukup besar dan tentu memengaruhi daya saing industri. Kalau harga bahan bakunya terlalu tinggi, industri seperti bihun akan sulit bersaing. Karena itu, kita sedang mencari solusi agar bahan baku bisa diperoleh dengan harga yang lebih kompetitif," ujarnya.

Salah satu opsi yang tengah dijajaki adalah pemanfaatan stok beras Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

"Kita sedang mencari cara agar stok beras Bulog yang sudah lama tersimpan dapat dimanfaatkan industri, tentunya dengan harga yang bisa ditoleransi oleh pelaku usaha. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membahas persoalan ini," ungkapnya.

Ketua GAPMMI Adhi S. Lukman mengapresiasi keterbukaan Menperin. Ia berharap penetapan neraca komoditas untuk bahan baku seperti gula, garam, jagung, dan daging dapat dipercepat agar kebutuhan industri pada awal 2027 dapat terpenuhi.

"Pemenuhan bahan baku diperlukan untuk menjaga daya saing industri sekaligus memastikan produk makanan dan minuman tetap terjangkau bagi masyarakat," ujarnya.

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menyampaikan, bahan baku secara agregat hingga akhir 2026 relatif mencukupi, tetapi perlu diselaraskan dengan kebutuhan masing-masing pelaku industri agar pasokan dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Kami optimistis terhadap kinerja industri makanan dan minuman hingga akhir tahun 2026 ini, dengan menargetkan pertumbuhan sebesar 6-7 persen," ungkapnya.