Junta Myanmar Klaim Tingkat Partisipasi Pemilih pada Fase Pertama Pemilu Capai 52%

YANGON - Junta Myanmar mengatakan bahwa sedikit lebih dari setengah dari pemilih yang memenuhi syarat telah memberikan suara mereka dalam fase pertama dari pemilihan nasional tiga tahap selama akhir pekan, angka yang jauh lebih rendah daripada dua pemilihan sebelumnya.

Pemilu ini adalah yang pertama sejak kudeta tahun 2021 dan berlangsung di tengah perang saudara. Para analis memperkirakan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang bersekutu dengan militer, yang dipimpin oleh para jenderal purnawirawan, akan kembali berkuasa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa negara Barat, dan kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa pemilu tersebut tidak bebas, adil, atau kredibel, mengingat partai-partai politik antijunta tidak ikut serta dan mengkritik pemilu adalah ilegal.

Zaw Min Tun, juru bicara junta, mengatakan kepada media pemerintah bahwa lebih dari enam juta orang, atau 52,13 persen dari pemilih terdaftar, telah memberikan suara pada hari Minggu (28/12) di 102 kota.

"Bahkan di negara-negara demokrasi maju, ada situasi di mana tingkat partisipasi pemilih tidak melebihi 50 persen," kata Zaw Min Tun, seraya menambahkan bahwa tingkat partisipasi tersebut merupakan sumber kebanggaan.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum Myanmar tahun 2020 dan 2015 mencapai sekitar 70 persen, menurut International Foundation for Electoral Systems, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di AS.

Putaran pemungutan suara selanjutnya akan diadakan pada tanggal 11 Januari dan 25 Januari, mencakup 265 dari 330 kota di Myanmar, meskipun junta tidak memiliki kendali penuh atas semua wilayah tersebut.

Kerangka hukum junta untuk pemilihan umum tidak memiliki persyaratan jumlah pemilih minimum, kata kelompok pemantau pemilu Asian Network for Free Elections.

Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, yang digulingkan oleh militer beberapa bulan setelah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpinnya memenangkan pemilihan umum 2020, masih ditahan dan partai yang dipimpinnya telah dibubarkan. ils/CNA/I-1