Thailand Tuding Kamboja Langgar Gencatan Senjata

BANGKOK – Militer Thailand pada Senin (29/12) menuduh Kamboja melanggar perjanjian gencatan senjata yang baru ditandatangani, yang dicapai setelah berminggu-minggu terjadi bentrokan perbatasan yang mematikan, dengan menerbangkan lebih dari 250 drone di atas wilayahnya.

Negara-negara tetangga di Asia tenggara itu sepakat untuk segera melakukan gencatan senjata pada Sabtu (27/12) lalu, berjanji untuk mengakhiri bentrokan perbatasan yang kembali terjadi dan telah menewaskan puluhan orang serta menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi bulan ini.

Namun, tuduhan baru dari Bangkok dan ancamannya untuk mempertimbangkan kembali pembebasan tentara Kamboja yang ditahan oleh Thailand membuat gencatan senjata berkelanjutan diragukan, bahkan ketika para menteri luar negeri kedua negara sedang berupaya menyelesaikan pembicaraan selama dua hari yang dimediasi oleh Tiongkok.

Militer Thailand pada Senin mengatakan bahwa lebih dari 250 kendaraan udara tak berawak (UAV) terdeteksi terbang dari sisi Kamboja, memasuki wilayah kedaulatan Thailand pada Minggu malam, menurut sebuah pernyataan.

"Tindakan tersebut merupakan provokasi dan pelanggaran terhadap langkah-langkah yang bertujuan mengurangi ketegangan, yang tidak sesuai dengan pernyataan bersama yang disepakati selama pertemuan komite perbatasan bilateral pada Sabtu,” demikian lapor militer Thailand.

Pertempuran yang kembali berkobar bulan ini menyebar ke hampir setiap provinsi perbatasan di kedua sisi, menghancurkan gencatan senjata sebelumnya yang diklaim inisiatifnya oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Berdasarkan pakta gencatan senjata yang ditandatangani pada hari Sabtu, Kamboja dan Thailand sepakat untuk menghentikan tembakan, membekukan pergerakan pasukan, dan bekerja sama dalam upaya pembersihan ranjau serta upaya bagi memerangi kejahatan siber.

Mereka juga sepakat untuk mengizinkan warga sipil yang tinggal di daerah perbatasan untuk kembali ke rumah sesegera mungkin, sementara Thailand akan mengembalikan 18 tentara Kamboja yang ditangkap pada Juli lalu dalam waktu 72 jam, jika gencatan senjata tetap berlaku.

Masalah Kecil

Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, menggambarkan insiden drone tersebut sebagai masalah kecil terkait dengan drone yang terlihat oleh kedua belah pihak di sepanjang garis perbatasan.

Ia mengatakan di televisi pemerintah Kamboja pada Senin bahwa kedua pihak telah membahas masalah tersebut dan sepakat untuk menyelidiki dan menyelesaikannya segera.

Juru bicara militer Thailand, Winthai Suvaree, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa aktivitas drone tersebut mencerminkan tindakan provokatif dan sikap bermusuhan terhadap Thailand, yang dapat mempengaruhi keamanan personel militer dan warga sipil di daerah perbatasan.

“Militer Thailand mungkin perlu mempertimbangkan kembali keputusannya terkait pembebasan 18 tentara Kamboja, tergantung pada situasi dan perilaku yang diamati," kata Winthai.

Konflik ini berakar dari sengketa teritorial atas penetapan batas wilayah sepanjang 800 kilometer antara Thailand dan Kamboja pada era kolonial, dimana kedua belah pihak saling mengklaim kepemilikan atas reruntuhan kuil berusia berabad-abad.

Meskipun kedua negara sepakat pada hari Sabtu untuk menghentikan pertempuran, mereka masih perlu menyelesaikan penetapan batas wilayah mereka. Terkait hal ini, Kamboja pada Senin mengatakan bahwa mereka telah meminta Thailand untuk bergabung dalam pertemuan bilateral lainnya di Kamboja pada awal Januari untuk membahas dan melanjutkan pekerjaan survei dan penetapan batas di perbatasan. AFP/I-1