Purbaya Siapkan Anggaran untuk Bangkitkan Daerah Terdampak Bencana

JAKARTA – Pemerintah mulai menggeser fokus anggaran dari sekadar tanggap darurat menuju pemulihan jangka menengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan kembali daerah-daerah di Sumatera yang terdampak bencana, sebagai bagian dari upaya memastikan roda ekonomi dan kehidupan sosial kembali berputar.

Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada evakuasi dan bantuan logistik. Rekonstruksi infrastruktur dasar—mulai dari jalan, jembatan, fasilitas pendidikan hingga layanan kesehatan—diposisikan sebagai fondasi utama agar aktivitas masyarakat bisa pulih secara berkelanjutan.

Secara fiskal, alokasi anggaran tersebut mencerminkan peran APBN sebagai peredam guncangan. Belanja negara diarahkan untuk menjaga daya tahan daerah terdampak sekaligus mencegah efek lanjutan, seperti perlambatan ekonomi lokal dan meningkatnya kerentanan sosial.

Namun, efektivitas kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh tata kelola di lapangan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, ketepatan sasaran program, serta kecepatan realisasi anggaran menjadi kunci agar dana rekonstruksi benar-benar berdampak, bukan sekadar tercatat di laporan keuangan.

Dengan pendekatan ini, pembangunan kembali di Sumatera diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah ke depan—sehingga anggaran negara bekerja bukan hanya untuk memperbaiki, tetapi juga mencegah kerusakan yang sama terulang.

"Di samping itu untuk memanfaatkan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak ada estimasi Rp51 triliun, tadi saya dengar hampir Rp60 triliun malah, jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana tapi nanti kita lihat seperti apa penyaluran di kementerian/lembaga negara dan sebagainya," ujar Purbaya dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana dengan Kementerian/lembaga dan Kepala Daerah Terdampak yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (30/12).

Dirinya akan menunggu kalau ada masukan dari Satgas atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai dengan perintah Presiden.

"Pokoknya kalau ada Satgas atau BNPB sesuai dengan perintah Presiden kami siap. Jadi dana untuk Aceh dan daerah terdampak bencana itu kami siapkan dan tidak kami ganggu," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, anggaran penanganan bencana, termasuk untuk pemulihan pasca-bencana di Sumatera, telah tersedia dan mencukupi sehingga tidak perlu mengalihkan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun.

Dikatakan Purbaya, kebutuhan riil yang diajukan saat ini untuk memulihkan Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, pasca-banjir bandang baru mencapai sekitar Rp51 triliun.

Dengan ketersediaan anggaran tersebut, Purbaya menyebut, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program MBG sesuai rencana.

Ia menyatakan, tidak ada kebijakan untuk mengganggu atau memindahkan anggaran MBG karena kebutuhan pembiayaan penanganan bencana sudah terakomodasi dalam pos anggaran yang ada.