Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Masih Rapuh, Pemindahan 18 Tentara Ditunda

JAKARTA - Pemerintah Thailand memutuskan menunda pemindahan 18 tentara Kamboja yang ditawan di tengah konflik perbatasan kedua negara Asia Tenggara tersebut. Penundaan ini terjadi meski gencatan senjata telah diberlakukan dan melewati batas waktu 72 jam yang sebelumnya disepakati sebagai syarat pembebasan.

Keputusan tersebut diambil menyusul meningkatnya kekhawatiran keamanan di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja. Otoritas Thailand menilai situasi di lapangan belum sepenuhnya kondusif untuk melakukan penyerahan pasukan yang ditawan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, mengatakan Bangkok tengah mengevaluasi ulang waktu dan mekanisme pemindahan para tentara tersebut. Ia menegaskan bahwa faktor keamanan menjadi pertimbangan utama dalam proses tersebut.

"Pertimbangan mengenai tanggal dan waktu pelepasan bergantung pada aspek keamanan," kata Nikorndej dalam konferensi pers di Bangkok.

Ia juga menyebut bahwa penyerahan para tentara Kamboja tersebut masih berpotensi dilakukan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, militer Thailand menuding Kamboja telah melanggar ketentuan gencatan senjata yang baru diperbarui. Tuduhan itu berkaitan dengan aktivitas pesawat tanpa awak yang disebut memasuki wilayah udara Thailand secara masif.

Pihak militer Thailand mengklaim lebih dari 250 pesawat tanpa awak Kamboja terdeteksi melintasi wilayahnya pada Minggu malam. Insiden ini dinilai memperkeruh suasana dan meningkatkan ketegangan meski pertempuran bersenjata telah dihentikan.

Dari pihak Kamboja, pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlambatan pembebasan para tentaranya. Juru bicara pemerintah Kamboja, Pen Bona, hanya menyampaikan bahwa situasi masih terus dipantau.

Pen Bona menyatakan pemerintah Kamboja belum mengambil sikap terbuka terkait langkah Thailand tersebut. Pernyataan ini disampaikan sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita internasional.

Penyerahan 18 tentara Kamboja sejatinya dijadwalkan dilakukan apabila gencatan senjata dipatuhi selama 72 jam penuh. Gencatan senjata itu mulai berlaku pada Sabtu siang dan bertujuan menghentikan eskalasi konflik yang telah berlangsung selama hampir tiga pekan.

Konflik perbatasan terbaru antara Thailand dan Kamboja telah menewaskan lebih dari 100 orang. Selain itu, lebih dari setengah juta warga terpaksa mengungsi dari wilayah perbatasan di kedua negara akibat pertempuran intens.

Meski gencatan senjata dinilai cukup efektif menghentikan baku tembak, ketegangan belum sepenuhnya mereda. Kementerian Luar Negeri Thailand bahkan telah melayangkan nota protes resmi kepada Kamboja.

Protes tersebut dikirim setelah seorang tentara Thailand kehilangan anggota tubuh akibat ledakan ranjau darat di wilayah perbatasan. Insiden ranjau darat ini disebut sebagai salah satu pemicu utama konflik yang kembali pecah bulan lalu.

Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, menyebut gencatan senjata yang berlaku saat ini masih sangat rentan. Ia menilai kedua pihak perlu menahan diri agar situasi tidak kembali memburuk.

"Gencatan senjata baru saja disepakati, jadi masih ada kerentanannya," ujar Sihasak kepada wartawan. Ia menekankan pentingnya menghindari provokasi yang dapat merusak kesepakatan damai tersebut.

Di sisi lain, kondisi di wilayah perbatasan Kamboja masih diliputi ketegangan meski suasana relatif tenang. Warga setempat disebut menjalani hari-hari dengan perasaan waswas.

Melaporkan dari Poipet, kota Kamboja yang berbatasan langsung dengan Thailand, jurnalis internasional menggambarkan situasi sebagai tenang namun mencekam. Ratusan warga terlihat mengantre bantuan kemanusiaan di tengah teriknya matahari.

Sebagian warga mulai kembali ke rumah masing-masing setelah pertempuran mereda. Namun, tidak sedikit pula yang memilih bertahan di kamp pengungsian karena merasa belum aman.

"Sebagian mengatakan mereka akan tetap tinggal di kamp-kamp karena mereka masih belum yakin gencatan senjata ini akan bertahan," ujar seorang jurnalis yang melaporkan dari lokasi. Pengalaman kegagalan gencatan senjata di masa lalu membuat warga trauma.

Selain faktor keamanan, ada pula warga yang belum bisa kembali karena rumah mereka telah hancur akibat pertempuran. Beberapa desa juga masih didekati atau ditempati pasukan militer.

Berdasarkan ketentuan gencatan senjata, kedua pihak sepakat untuk mempertahankan posisi pasukan masing-masing. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mencegah pergerakan militer yang berpotensi memicu bentrokan baru.

"Meskipun situasinya tenang, belum ada yang menyebut gencatan senjata ini stabil atau permanen," kata jurnalis tersebut.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa perdamaian masih membutuhkan waktu dan komitmen kuat dari kedua negara.