Realisasi Belanja Tidak Optimal, Ekonomi RI Lebih Buruk dari yang Dibayangkan

JAKARTA - Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih tertinggal dari target, memunculkan kekhawatiran atas pelemahan kinerja ekonomi nasional. Hingga 30 November 2025, belanja negara baru mencapai 2.911 triliun rupiah atau sekitar 82,5 persen dari target belanja dalam outlook Laporan Semester (Lapsem). 

Dengan capaian tersebut, Pemerintah masih menyisakan anggaran sekitar 616,4 triliun rupiah yang harus dibelanjakan dalam waktu kurang dari satu bulan hingga tutup tahun.

Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, menilai rendahnya realisasi belanja negara mencerminkan kondisi ekonomi yang tidak sekuat asumsi awal. Persoalan itu jelasnya bukan sekadar soal teknis penyerapan anggaran, efek kebijakan efisiensi yang terkesan gamang sejak era pasca pandemi, melainkan indikasi masalah struktural yang lebih dalam pada mesin ekonomi nasional.

“Kalau belanja negara tersendat, itu berarti ada roda ekonomi yang tidak berputar optimal. Padahal, dalam situasi global yang tidak pasti, belanja Pemerintah justru menjadi penopang utama pertumbuhan,” kata Iyuk kepada Koran Jakarta, Minggu (21/12).

Ia menilai perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini bukan fenomena sesaat. Menurut Iyuk, tanda-tanda pelemahan sebenarnya sudah terlihat sejak 2023, meski tidak langsung terbaca secara kasat mata.

“Ada semacam jebakan ekonomi. Secara angka terlihat masih tumbuh, tetapi kualitas pertumbuhan melemah dan daya dorongnya makin kecil,” katanya.

Iyuk menegaskan Indonesia tidak bisa terus bergantung pada kondisi global untuk menopang perekonomian domestik. Ketidakpastian ekonomi dunia, konflik geopolitik, serta perlambatan negara-negara besar membuat strategi mengandalkan eksternal menjadi semakin berisiko.

“Kita harus memperbaiki dari dalam dengan menghidupkan seluruh mesin ekonomi domestik sebagai kuncinya,” ujarnya.

Menurut Iyuk, jika Indonesia benar-benar ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju, pertumbuhan ekonomi tidak bisa lagi moderat.

Ia menilai diperlukan pertumbuhan dua digit yang konsisten dalam jangka panjang. “Negara maju tidak dibangun dengan pertumbuhan lima atau enam persen. Dibutuhkan lompatan besar dan konsisten,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter ke depan. Iyuk menilai, ketidaksinkronan peran antara fiskal dan moneter dapat membuat stimulus ekonomi tidak efektif.

“Tidak boleh ada kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri. Fiskal dan moneter harus saling menguatkan secara proporsional. Ibarat laju kendaraan, ada peran ngegas, ada yang bertugas mengerem. Namun dua-duanya harus dijalankan secara tepat sasaran dan tepat momentum. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang memerankan kedua peran tersebut harus menguatkan sinergitas dan koneksitas yang bertanggungjawab.

Dengan sisa anggaran ratusan triliun rupiah yang harus direalisasikan hingga akhir tahun, Iyuk mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar serapan, tetapi memastikan belanja tersebut benar-benar berdampak pada penguatan ekonomi riil.

“Yang terpenting bukan seberapa cepat dihabiskan, tapi seberapa besar dampaknya untuk menggerakkan ekonomi dan memulihkan kepercayaan. Fokus dan prioritaskan pengalokasian anggaran kepada program-program yang bersifat produktif, bernilai tambah, dan mampu memberikan multyplier effect yang lebih luas,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan, Pemerintah sepertinya sengaja menahan realisasi belanja untuk jaga defisit APBN. Bukan karena persoalan teknis tapi pemerintah pusat butuh ketersediaan anggaran terutama tunai untuk belanja awal tahun.

“Masalahnya uang untuk dibelanjakan itu kan sebagian dari utang. Akibatnya, kalau tidak terserap, bayar bunga utangnya jalan terus sementara ada iddle money yang harusnya produktif ke ekonomi. Khawatir risiko belanja tidak terserap membuat fungsi APBN untuk dorong ekonomi jadi terbatas,” ungkap Bhima.

Fenomena itu papar Bhima, tak terlepas dari beban pembayaran utang dan bunga yang terus meningkat, yang berimbas pada kemampuan pemerintah membiayai penanggulangan bencana.

“Beban bunga utangnya 550 triliun rupiah, yang harusnya digunakan untuk bencana jadinya tersedot untuk bayar bunga utang,” katanya.

Persoalan Klasik

Pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi, mengatakan realisasi belanja negara yang baru mencapai 82,5 persen hingga akhir November 2025 patut mendapat perhatian serius. Sisa anggaran sebesar 616,4 triliun rupiah yang harus dibelanjakan dalam waktu kurang dari satu bulan menunjukkan persoalan klasik dalam pengelolaan fiskal Indonesia, yakni penumpukan belanja di akhir tahun (end-year spending) yang berulang hampir setiap tahun.

Dia menyebut sejumlah catatan, pertama rendahnya serapan belanja hingga November mengindikasikan lemahnya perencanaan dan eksekusi anggaran. “Jika sejak awal tahun belanja tidak berjalan sesuai rencana, maka dorongan untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun berpotensi mengorbankan kualitas belanja,”terang Badiul.

Dalam situasi seperti itu, orientasi belanja sering bergeser dari pencapaian output dan outcome menjadi sekadar penyerapan, demi menghindari sanksi administratif atau stigma kinerja rendah.

Selain itu, tekanan untuk membelanjakan 616,4 triliun rupiah dalam waktu singkat berisiko meningkatkan inefisiensi dan pemborosan. Pengalaman tahun tahun sebelumnya menunjukkan bahwa belanja yang dikebut di akhir tahun rawan pada praktik pengadaan yang kurang kompetitif, penunjukan langsung yang tidak optimal, serta proyek proyek dengan manfaat publik yang minim. Bahkan berpotensi terjadi korupsi.

“Saya melihat ini bukan sekadar soal cepat atau lambatnya belanja, melainkan soal apakah belanja tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung agenda pembangunan. Situasi ini mencerminkan masalah struktural dalam desain APBN, terutama pada belanja K/L dan belanja modal,”paparnya.