Pemprov DKI Raih Kumparan Awards 2025, Komitmen Perluas Akses Pelayanan Publik Jakarta Diapresiasi

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan Kumparan Awards Impact Makers 2025 kategori Impactful Leader for Equal Public Access. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kuat Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, setara, dan inklusif bagi seluruh warga.

Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto yang mewakili Gubernur Pramono Anung. Acara penganugerahan berlangsung di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (18/12), dan dihadiri sejumlah tokoh pemerintahan serta pemangku kepentingan pelayanan publik.

Sekda Uus menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya berkelanjutan Pemprov DKI Jakarta dalam memastikan pelayanan publik hadir tanpa diskriminasi. Ia menegaskan, prinsip kesetaraan akses menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan yang dijalankan Pemprov DKI.

"Mewakili Gubernur DKI Jakarta, saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Penghargaan ini kami terima dengan penuh rasa syukur karena sejalan dengan keyakinan bahwa setiap warga berhak memperoleh akses yang setara terhadap layanan publik, fasilitas dasar, serta kesempatan hidup yang adil," ujar Uus.

Menurut Uus, Gubernur Pramono secara konsisten menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mengedepankan pelayanan publik yang berkeadilan dan berorientasi pada kebutuhan warga. Pendekatan ini dimaksudkan agar negara benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar urusan administrasi, melainkan wujud perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan pembenahan sistem layanan agar lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Pak Gubernur berpesan bahwa penghargaan ini bukan ditujukan kepada beliau secara pribadi, melainkan kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang terus berupaya memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mengakses layanan publik," jelas Uus.

Pemprov DKI Jakarta selama ini mendorong kebijakan pelayanan publik yang inklusif, mulai dari digitalisasi layanan hingga penguatan pelayanan langsung di tingkat kelurahan dan kecamatan. Langkah tersebut bertujuan memperkecil kesenjangan akses, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang selama ini sulit menjangkau layanan pemerintah.

Selain itu, berbagai program pelayanan publik dirancang agar tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga ramah dan manusiawi. Pemprov DKI menekankan bahwa kualitas pelayanan diukur dari sejauh mana warga merasa dilayani, bukan sekadar dilayani secara prosedural.

Sekda Uus menambahkan bahwa melalui kebijakan yang merata dan tindakan nyata di lapangan, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjawab persoalan klasik pelayanan publik. Mulai dari antrean panjang, akses informasi yang terbatas, hingga pelayanan yang belum sepenuhnya berpihak pada warga.

"Melalui kebijakan yang inklusif, program yang merata, serta tindakan nyata di lapangan, kami berupaya menjembatani berbagai kesenjangan agar pelayanan publik semakin manusiawi, adil, dan berorientasi pada kebutuhan warga," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik akan terus menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta. Setiap perangkat daerah didorong untuk berinovasi dan berkolaborasi demi menghadirkan layanan yang mudah dijangkau dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperkuat sistem pelayanan publik yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan warga. Transformasi layanan diharapkan mampu menjadikan Jakarta sebagai kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga adil dalam memberikan akses pelayanan.

"Ke depan, kami akan terus memperkuat komitmen untuk menghadirkan kebijakan yang membuka kesempatan hidup yang lebih baik bagi seluruh warga Jakarta tanpa kecuali," kata Uus.