Pemkab Pasaman Barat Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana

SIMPANG EMPAT – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama tujuh hari mulai 16 sampai 22 Desember 2025 karena masih ada sejumlah daerah yang butuh penanganan serius.

Bupati Pasaman Barat, Yulianto, di Simpang Empat, Selasa (16/12), mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat itu dilakukan usai dibahas secara bersama terkait penanganan daerah yang dilanda banjir dan longsor.

Menurut dia ada empat daerah lagi yang butuh penanganan serius, yakni Maligi di Kecamatan Sasak, Nagari Katiagan di Kecamatan Kinali, Nagari Sinuruik di Kecamatan Talamau, dan daerah di Kecamatan Ranah Batahan.

"Secara umum daerah yang terdampak bencana sudah bisa disalurkan bantuan logistik, tetapi perlu penanganan serius jalan menuju lokasi itu," katanya.

Pihaknya terus berupaya keras membuka akses jalan menuju daerah itu supaya pendistribusian logistik dapat dilakukan dengan cepat.

"Saat ini di empat lokasi itu akses transportasinya masih terbatas. Pembenahan dan pembersihan material banjir dan longsor terus dilakukan," katanya.

Dia menyebutkan upaya yang terus dilakukan di antaranya pembuatan jembatan darurat di Sikabau Kecamatan Koto Balingka bersama TNI AD, karena jalan menuju daerah itu terputus akibat banjir. Saat ini jembatan darurat telah selesai dan tinggal pendistribusian logistik secara maksimal lagi.

Kemudian pembersihan material longsor jalan menuju Talamau tepatnya di daerah Pasanggiang Talu karena jalan saat ini masih berlumpur dan hanya bisa dilalui kendaraan gardan dua.

Lalu masih dilakukan pendistribusian logistik ke daerah terbatas transportasi dan daerah jauh seperti ke Katiagan Kinali dan Maligi Sasak.

Akibat bencana di Pasaman Barat, dari data terakhir saat ini korban meninggal dunia sebanyak lima orang, tiga orang hilang, lima orang luka, dan 352 orang mengungsi di rumah kerabat.

Lalu 18 unit rumah rusak berat, 16 unit rumah rusak sedang, 38 unit rumah rusak ringan, 11 unit rumah hanyut, tiga fasilitas kesehatan rusak, 30 tempat ibadah terdampak, dan satu kantor rusak.

Kemudian 1.904 meter irigasi rusak, 15 bendungan rusak, 14 jembatan rusak, 4.341 meter jalan rusak, dan 915,5 hektare lahan pertanian terdampak.

Untuk warga yang rumahnya rusak dan hanyut pihaknya telah mengusulkan bantuan ke BNPB melalui Provinsi Sumbar.