Perikanan Budi Daya Masuk Koperasi, KKP Ubah Arah Ekonomi Desa

JAKARTA – Integrasi pengembangan perikanan budi daya dengan Kopdes/Kopkel Merah Putih menjadi langkah strategis KKP untuk memperkuat fondasi ekonomi desa dari sektor produktif.

Melalui koperasi, pembudidaya memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, sarana produksi, pendampingan, hingga pemasaran, sehingga posisi tawar dan efisiensi usaha meningkat.

Skema ini menempatkan koperasi sebagai penggerak hilirisasi di tingkat desa, sekaligus memastikan pertumbuhan perikanan budi daya berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan pembudidaya dan ketahanan ekonomi lokal.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, integrasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan kampung perikanan budi daya tematik berbasis teknologi bioflok yang dikelola oleh koperasi desa.

“Kami mengoneksikan program perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar unit usaha budi daya bisa dikelola secara kelembagaan dan berkelanjutan,” kata Haeru dalam konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan, di Jakarta, Senin (15/12).

Bioflok merupakan teknologi budi daya ikan yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menjaga kualitas air sekaligus meningkatkan efisiensi pakan, sehingga cocok diterapkan pada skala usaha masyarakat.

Pada tahap awal, KKP menjalankan 100 titik kampung perikanan budi daya tematik bioflok yang tersebar di sejumlah daerah, yakni 2 titik di Jawa Barat, 45 titik di Jawa Tengah, 8 titik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 45 titik di Jawa Timur.

Menurut Haeru, setiap unit bioflok terdiri atas 24 lubang atau kolam budi daya, dengan potensi produksi mendekati 5 ton ikan dalam satu siklus.

“Kalau 1 lubang saja sekitar 200 kilogram (kg), dikalikan 24 lubang, maka satu siklus itu hampir mencapai 5 ton,” ujarnya.

Ia menjelaskan koperasi desa memperoleh margin usaha sekitar Rp1.000 per kg, sehingga dalam satu siklus produksi koperasi berpotensi meraih margin sekitar Rp5 juta.

“Kalau marginnya per kilogram koperasi dapat seribu saja, maka setiap satu kali siklus bisa sekitar Rp5 juta,” ujar Haeru.

Dengan asumsi 3 hingga 3,5 siklus budi daya per tahun, Haeru menilai skema tersebut cukup untuk menggerakkan unit usaha koperasi di tingkat desa.

KKP menargetkan pengembangan kampung perikanan budi daya tematik berbasis bioflok tersebut diperluas menjadi 500 titik pada 2026, seiring penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pengelola usaha produktif di desa.

“Tahun depan kami rencanakan pengembangan di 500 titik lagi. Ini bagian dari sinergi program pemerintah,” kata dia lagi.