Zelensky Tantang Narasi Trump: Ukraina Siap Pemilu Kalau Keamanannya Dijamin

JAKARTA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa negaranya siap menyelenggarakan pemilu jika keamanan pemungutan suara dapat dipastikan oleh Amerika Serikat dan sekutu Eropa. Ia menyampaikan hal tersebut sebagai respons terhadap pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menuding Kyiv menggunakan perang untuk menghindari pemilu.

Masa jabatan Zelensky sebenarnya telah berakhir pada Mei 2024, namun pemilu ditangguhkan karena darurat militer diberlakukan setelah invasi Rusia. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak berusaha mempertahankan kekuasaan, melainkan mengikuti aturan yang berlaku dalam situasi perang.

Berbicara kepada wartawan usai komentar Trump dalam wawancara Politico, Zelensky mengatakan dirinya akan meminta proposal perubahan undang-undang terkait penyelenggaraan pemilu. Ia menilai pemilu bisa berlangsung dalam 60 hingga 90 hari jika aspek keamanan disiapkan secara memadai dengan bantuan internasional.

"Saya meminta sekarang, dan saya menyatakan ini secara terbuka, agar AS membantu saya mungkin bersama kolega Eropa kami untuk memastikan keamanan pemilihan umum," kata Zelensky kepada wartawan.

Ia menekankan bahwa pemilu adalah keputusan rakyat Ukraina, bukan tekanan dari negara lain. Zelensky mengatakan berbagai tuduhan mengenai dirinya ingin mempertahankan jabatan adalah narasi yang sama sekali tidak masuk akal.

"Saya mendengar isyarat bahwa kita berpegang teguh pada kekuasaan, atau bahwa saya pribadi berpegang pada jabatan presiden, dan bahwa perang tidak berakhir karena itu," ujarnya.

Diskusi mengenai pelaksanaan pemilu terus mencuat sejak invasi skala penuh Rusia pada 2022. Rusia secara konsisten menyebut Zelensky sebagai pemimpin tidak sah dan menuntut pemilu baru sebagai syarat gencatan senjata, yang kemudian diulang oleh Trump.

Trump dalam wawancara menyebut bahwa Ukraina telah melampaui batas mengenai konsep demokrasi karena tidak segera menyelenggarakan pemilu nasional. Narasi tersebut kembali memicu perdebatan global mengenai dinamika politik Ukraina selama masa perang.

Meski demikian, ada berbagai kendala besar dalam menyelenggarakan pemilu pada kondisi perang. Ribuan tentara yang bertugas di garis depan berpotensi tidak dapat memilih tanpa cuti khusus, sementara lebih dari 5,7 juta warga Ukraina tinggal di luar negeri akibat konflik.

Selain itu, proses pemungutan suara akan membutuhkan pengamanan ekstrem untuk menghindari gangguan militer maupun ancaman serangan. Sejumlah pihak menilai pemilu hanya akan adil jika seluruh warga, termasuk prajurit aktif, mendapat kesempatan untuk berpartisipasi.

Lesia Vasylenko dari partai oposisi Golos mengatakan bahwa pemilu tidak bisa diselenggarakan selama perang, seperti yang terjadi di Inggris saat Perang Dunia Kedua. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama sebelum mempertimbangkan tahapan politik.

Oleksiy Goncharenko dari partai Solidaritas Eropa bahkan lebih keras menolak rencana pemilu di tengah perang. Ia menilai pelaksanaan pemilu saat ini tidak mungkin karena proses kampanye dan debat publik tidak bisa berjalan normal dalam situasi darurat militer.

Ia menduga kemungkinan Zelensky mempertimbangkan pemilu karena bisa mendapat keuntungan politik di tengah kendali pemerintah terhadap media, sementara lawan politik belum sepenuhnya siap berkampanye. Kritik tersebut menambah dinamika tensi politik di Ukraina.

Sementara itu, Oleksandr Merezhko, Ketua Komite Kebijakan Luar Negeri di parlemen Ukraina, mengatakan tekanan politik dalam negeri untuk memaksa pemilu sangat kecil. Ia menilai sebagian besar warga memahami bahwa prioritas utama saat ini adalah mempertahankan negara dari agresi Rusia.

Perdebatan mengenai pemilu semakin memperlihatkan bagaimana perang memengaruhi stabilitas politik di Ukraina. Zelensky menegaskan bahwa segala keputusan akan tetap berpijak pada kepentingan rakyat, sembari memastikan bahwa jalur konstitusional tetap dihormati sesuai kondisi keamanan nasional.