Kesepakatan Dagang AS-Indonesia Terancam Runtuh

JAKARTA - Kesepakatan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat terancam gagal karena Washington semakin frustrasi dengan apa yang mereka lihat sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian yang dicapai pada bulan Juli.

Dari Financial Times, orang-orang yang mengetahui negosiasi mengatakan,  perwakilan dagang AS Jamieson Greer yakin Indonesia “mengundurkan diri” dari beberapa komitmen yang telah dibuatnya.

Para pejabat Indonesia telah menyampaikan kepada United States Trade Representative bahwa pemerintah tidak dapat menyetujui beberapa komitmen yang mengikat dalam kesepakatan tersebut. Mereka ingin membingkai ulang kesepakatan tersebut dengan cara yang menurut pemerintahan Trump akan menghasilkan kesepakatan yang lebih buruk bagi AS dibandingkan kesepakatan baru-baru ini dengan dua negara Asia Tenggara lainnya, Malaysia dan Kamboja, menurut sumber tersebut.

“Indonesia  tidak hanya memperlambat implementasi kesepakatan ini seperti yang dialami para negosiator perdagangan dengan mitra dagang lainnya, Indonesia secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka tidak dapat melaksanakan apa yang telah disepakati dan perlu merundingkan kembali komitmen awal agar tidak mengikat,” ujar sebuah sumber yang mengetahui perundingan tersebut.

"Ini sangat bermasalah dan tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat. Indonesia mungkin berisiko kehilangan kesepakatannya," tambah orang tersebut.

Washington meyakini Indonesia “mundur” dalam upaya penghapusan hambatan non-tarif terhadap ekspor industri dan pertanian dari AS serta komitmen untuk mengambil tindakan terhadap isu perdagangan digital.

USTR meyakini Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, telah menyetujui kesepakatan tersebut pada bulan Juli sebelum mengedarkan detailnya kepada para pejabat tinggi terkait lainnya di Indonesia. USTR yakin Presiden Prabowo dapat memaksakan kesepakatan tersebut, tetapi menahan diri karena situasi politik dalam negeri, menurut sumber tersebut.

Greer dijadwalkan berbicara dengan Airlangga minggu ini dalam upaya meyakinkan pemerintah untuk menyelesaikan perbedaan mereka.

Kerangka kerja yang dicapai dengan Indonesia pertama kali ditentang oleh AS setelah Washington mengirimkan surat kepada lebih dari 20 mitra dagang yang mengancam mereka dengan berbagai tarif jika mereka tidak menyetujui kesepakatan sebelum 1 Agustus. Dalam suratnya kepada Indonesia, Presiden Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif sebesar 32 persen, yang kemudian diturunkan menjadi 19 persen dalam kesepakatan tersebut.

Pemerintah setuju untuk menghapus sebagian besar tarif produk industri dan pertanian Amerika serta membeli pesawat terbang, gas alam cair, dan kedelai senilai miliaran dolar untuk mengurangi surplus perdagangannya dengan AS.

Mereka juga sepakat untuk menghilangkan hambatan non-tarif bagi perusahaan AS, termasuk beberapa persyaratan ketat pada konten lokal yang mereka lihat sebagai hambatan investasi.

Beberapa kelompok bisnis Indonesia telah memperingatkan agar tidak menghapus aturan konten lokal, dengan mengatakan bahwa hal itu dapat memengaruhi daya saing perusahaan domestik.

Apple adalah salah satu perusahaan yang terdampak oleh aturan tersebut. Akhir tahun lalu, Indonesia melarang Apple menjual iPhone 16 karena gagal memenuhi persyaratan kandungan lokal 40 persen untuk ponsel pintar. Larangan tersebut dicabut setelah Apple setuju untuk berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi komponen ponsel pintar.   

Kesepakatan dagang ini juga menghadapi kendala lain. Financial Times melaporkan pada bulan November bahwa Indonesia menolak upaya AS untuk menerima klausul-klausul koersif dengan alasan bahwa klausul-klausul tersebut melanggar "kedaulatan ekonomi" Indonesia.

Washington telah berupaya memasukkan klausul dalam perjanjian perdagangan yang menetapkan bahwa kesepakatan tersebut akan dibatalkan jika negara-negara penandatangan menandatangani pakta tandingan yang dianggap membahayakan kepentingan penting AS.

Malaysia dan Kamboja telah menandatangani kesepakatan dengan klausul tersebut, yang merupakan bagian dari upaya AS untuk melawan pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara, di mana Beijing merupakan mitra dagang terbesar bagi sebagian besar negara.

Trump telah membuat kesepakatan perdagangan terbatas dengan sejumlah mitra dagang, termasuk Uni Eropa, Inggris, Jepang, dan Korea Selatan, serta negara-negara ekonomi kecil di Asia.

Meskipun banyak perjanjian telah menghasilkan pemotongan tarif “timbal balik” yang tajam bagi mitra dagang AS oleh pemerintahan Trump, perjanjian-perjanjian tersebut biasanya disajikan sebagai langkah pertama dalam negosiasi yang lebih panjang.